Wamen ATR/BPN Lantik Pejabat Baru, Tegaskan Peran Vital Garda Terdepan Pelayanan Pertanahan
Jakarta-kabarbalihits
Penguatan kualitas layanan pertanahan terus menjadi fokus pemerintah. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, secara resmi melantik Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional di lingkungan Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (12/03/2026).
Dalam sambutannya, Wamen Ossy menegaskan bahwa para pejabat yang dilantik memegang peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Ia menekankan bahwa kualitas layanan sangat ditentukan oleh kinerja para pejabat di level teknis yang bersentuhan langsung dengan publik.
“Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional adalah garda terdepan. Mereka memastikan setiap layanan pertanahan berjalan dengan baik, tepat, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, peran tersebut mencakup berbagai aspek penting dalam layanan pertanahan, mulai dari proses pengukuran dan pemetaan, peralihan hak atas tanah, hingga penetapan hak. Oleh karena itu, setiap kebijakan maupun layanan yang dijalankan harus memiliki tingkat akurasi tinggi, dapat dipertanggungjawabkan, serta mampu diimplementasikan secara efektif di lapangan.
Lebih lanjut, Wamen Ossy menegaskan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Ia mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap layanan pertanahan sangat bergantung pada konsistensi dan kualitas kinerja para pejabat di lapangan.
Pelantikan ini juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia di lingkungan ATR/BPN. Langkah ini sejalan dengan arah kebijakan yang didorong oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, yang tengah mengakselerasi transformasi dan digitalisasi layanan pertanahan di Indonesia.
Melalui penguatan SDM dan penerapan sistem layanan berbasis digital, pemerintah menargetkan pelayanan pertanahan yang semakin cepat, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari reformasi birokrasi di sektor agraria dan tata ruang.
Kementerian ATR/BPN pun optimistis, dengan dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional, kualitas pelayanan pertanahan akan terus meningkat serta mampu menjawab tantangan kebutuhan masyarakat di era modern.(r)
