Sudirta Sosialisasi 4 Konsensus Kebangsaan, Terbentuk Forum, Segera Kaji RUU Minol
Denpasar – kabarbalihits
Sosialisasi 4 Konsensus Kebangsaan oleh Anggota MPR RI, I Wayan Sudirta, SH, pada Senin (30/11) di Sekretariat PHDI Bali, menyepakati dibentuknya Forum Kajian untuk mendiskusikan masalah-masalah Bali maupun nasional, sebagai langkah nyata kontribusi yang bisa diberikan.
Permasalahan yang segera didiskusikan adalah RUU Minuman Beralkohol (Minol), yang sempat menghebohkan komunitas masyarakat adat di beberapa daerah di Indonesia, yang secara tradisional memiliki budaya produksi minol.
https://youtu.be/NVGngbvgt2A
Forum tersebut beranggotakan Dr. Nyoman Subanda dosen Fisipol Undiknas, Dr. Nyoman Wiratmaja seorang akademisi Fisipol Universitas Warmadewa, Wayan Suyadnya wartawan Media Bali, Cokorda Yustira wartawan KOMPAS, dan menunjuk Putu Wirata Dwikora sebagai penghubung dengan Anggota DPR RI, Wayan Sudirta.
Sosialisasi 4 Konsensus Kebangsaan yang dihadiri wartawan, akademisi, tokoh masyarakat, secara offline maupun virtual, mengangkat tema tentang lembaga DPR serta permasalahannya, menampilkan narasumber, Wayan Sudirta, SH (Anggota MPR RI) dan Dr. Nyoman Subanda (akademisi).
Sebagai akademisi yang sering diundang menjadi narasumber di BIMTEK anggota legislatif, Subanda menemukan fakta, bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat, di DPR maupun DPRD sangat rendah. Sebaliknya, kepercayaan Anggota DPR dan DPRD terhadap rakyat juga merosot.
‘’Ada contoh, seorang caleg sudah menyumbang gong untuk desa tertentu, tapi ketika hanya dapat 15 suara, gong itu ditagih. Dia tidak percaya ke rakyat. Walaupun ini kasuistis, ini cerminan dari situasi kita sekarang” Katanya.
Dinilai, DPR juga sering dikeluhkan oleh eksekutif karena dianggap ‘ngerecoki’, dalam putusan pembahasan anggaran.
“Khususnya dalam implementasi dari berbagai program, yang harus diimplementasikan dengan cepat, seringkali walaupun tidak semua anggota dewan seperti itu” Ujarnya.
Dosen Fisipol Unwar, Dr. Nyoman Wiratmaja mengamini kenyataan tersebut. ‘Trust’ (kepercayaan) diantara politisi dan rakyat sudah sangat rendah. Jangan-jangan juga sudah tidak percaya pada dirinya sendiri, karena ketidakadilan merajalela, penegakan hukum belum sepenuhnya adil, korupsi masih merajalela” Ucapnya.
Wiratmaja berpendapat, untuk pertarungan politik, diperlukan kecerdasan, karena kompleksitas perpolitikan yang rumit diantara kepentingan partai, kepentingan daerah, suku, maupun agama, yang harus diperjuangkan oleh seorang politisi.
‘’Saya tahu kinerja Pak Wayan Sudirta, sejak duduk di DPD RI sampai sekarang. Hari ini saya mendengar prinsip yang menjelaskan proses serta proyeksi ke depan, dari penjelasan tentang perjuangan RUU Otonomi Khusus Bali yang Pak Wayan perjuangkan, bagaimana Bali perlu mengantisipasi segala kemungkinan perpolitikan ke depan. Bali membutuhkan pikiran-pikiran visioner dari wakil-wakil dan pemimpinnya” Jelasnya.
Anggota DPR RI, dari fraksi PDI Perjuangan, I Wayan Sudirta, S.H. menanggapi masukan pada sosialisai tersebut.
‘’Saya sadar bahwa kinerja DPR belum memuaskan, sistemnya belum sempurna. Mari benahi bersama, dengan kritik-kritik yang menyempurnakan, memperkuat kinerjanya dengan memberi masukan” Kata Sudirta.
Dilanjutkan, pihaknya meminta beberapa tokoh yang hadir membentuk forum diskusi dan menawarkan RUU Minol termasuk permasalahan yang segera dikaji. Dimana nantinya, Pengacara kelahiran Pidpid Karangasem ini siap membantu dan memfasilitasi, terlebih untuk aspirasi dari Bali.
‘’Saya siap bantu anggarannya, dan kalau masukannya sudah ada, sampaikan ke DPR dan saya siap memfasilitasi. Syukur kalau nanti bisa mempresentasikan konsepnya di Fraksi, sebagai salah satu aspirasi dari Bali. Kritik seperti ini yang dibutuhkan DPR, bukan hanya caci maki” Imbuhnya.
Dilanjutkan, kritikan yang dilayangkan ke DPR harus positif dan selaras dengan solusi.
“Kritiknya luar biasa, kritik itu kita hargai. Cuman diwacana kita, kritik ini harus ada solusinya. Itu baru namanya kritik positif. Kritik-kritik pada DPR agar tidak kritik yang membenci, merusak semangat. Karena disana tidak semua harus dianggap jelek” Tandasnya.
Masalah lainnya ada pada keuangan, yang dinilai ada pada rekruitmen anggota DPR dan anggota partai politik tidak ideal, karena negara tidak membiayai ketika partai membutuhkan anggaran.
“Rekruitmen kepengurusan sering tidak bisa mengabaikan orang-orang yang punya uang. Juga dalam pencalonan DPRD masalah keuangan ini sering menjadi perhitungan disamping kualitas. Karena partai tidak punya dana, negara tidak membiayai” Katanya. (kbh1)
