Unwar Dorong Riset Kakao dan Kelapa, BPDP Buka Peluang Pendanaan bagi Dosen dan Mahasiswa
Denpasar-kabarbalihits
Universitas Warmadewa (Unwar) mendorong penguatan riset dan inovasi komoditas perkebunan lokal, khususnya kakao dan kelapa, untuk meningkatkan nilai tambah serta daya saing produk Bali. Peluang tersebut mengemuka dalam kegiatan Diseminasi Kajian Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2026 dan Sosialisasi Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kementerian Keuangan RI di Aula Sri Ajnadewi, Fakultas Teknik dan Perencanaan (FTP) Unwar, Rabu (14/10).
Mengusung tema “Kebijakan Fiskal yang Adaptif, Perkuat Diversifikasi dan Ketahanan Ekonomi Bali”, kegiatan yang melibatkan dosen dan mahasiswa ini menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam memperkuat sektor produktif di luar pariwisata melalui penelitian, inovasi, dan hilirisasi.
Rektor Unwar, Prof. Dr. Ir. I Gde Suranaya Pandit, MP., mengapresiasi kolaborasi Kementerian Keuangan dengan perguruan tinggi dalam menyosialisasikan kebijakan fiskal dan pengelolaan dana perkebunan. Menurutnya, kegiatan ini penting untuk memperluas pemahaman sivitas akademika mengenai kondisi keuangan negara sekaligus membuka peluang kontribusi perguruan tinggi melalui riset yang aplikatif.
Ia menilai, Unwar memiliki peluang besar untuk berkontribusi dalam pengembangan komoditas perkebunan yang sesuai dengan potensi Bali, terutama kakao dan kelapa. Dukungan pendanaan riset dari BPDP diharapkan dapat dimanfaatkan dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan penelitian yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan sektor perkebunan.
“Kami berharap ada peneliti dari Warmadewa yang bisa mengajukan proposal dan proposalnya diterima. Ini akan menjadi manfaat besar bagi perguruan tinggi karena bisa membantu pengembangan sektor perkebunan, termasuk sampai hilirisasi,” ujarnya.
Prof. Pandit menegaskan, pengembangan komoditas perkebunan tidak cukup hanya berorientasi pada produksi bahan mentah. Diperlukan peningkatan kualitas, inovasi pengolahan, dan hilirisasi agar produk kakao dan kelapa memiliki nilai tambah serta daya saing yang lebih tinggi di pasar nasional maupun internasional.
Melalui keterlibatan perguruan tinggi, pengembangan komoditas tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga melahirkan produk olahan inovatif yang mampu memperluas pasar dan memperkuat perekonomian masyarakat.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali, Supendi, menjelaskan bahwa diseminasi kajian fiskal regional merupakan bagian dari upaya Kementerian Keuangan untuk menyampaikan informasi mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara transparan dan terbuka.
Kegiatan ini sekaligus menjadi forum diskusi bersama kalangan akademisi untuk memperoleh masukan berbasis kajian ilmiah mengenai pengelolaan fiskal dan arah pembangunan ekonomi Bali.
Supendi memaparkan, perekonomian Bali pada triwulan II 2026 tumbuh 5,78 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 5,58 persen. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bali atas dasar harga berlaku mencapai Rp89,27 triliun.
Kinerja perdagangan luar negeri Bali juga mencatatkan surplus. Hingga September 2026, nilai ekspor Bali mencapai 146,78 juta dolar AS, sedangkan impor sebesar 98,96 juta dolar AS. Dengan demikian, neraca perdagangan Bali mencatat surplus 47,82 juta dolar AS. Meski menunjukkan pertumbuhan positif, Supendi mengingatkan bahwa perekonomian Bali masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama tekanan inflasi, pemerataan hasil pembangunan, dan kebutuhan diversifikasi ekonomi agar tidak terlalu bergantung pada satu sektor.
Inflasi Bali pada September 2026 tercatat sebesar 3,79 persen, berada di atas rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen plus-minus 1 persen. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena kenaikan harga dapat menekan daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah.
Dari sisi fiskal, pendapatan negara yang dihimpun di Bali hingga 30 September 2026 mencapai Rp17,2 triliun, tumbuh 5,88 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan perpajakan tercatat Rp13,76 triliun, terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp12,69 triliun serta kepabeanan dan cukai sebesar Rp1,07 triliun.
Sementara itu, belanja negara yang disalurkan di Bali mencapai Rp16,31 triliun atau 73,25 persen dari pagu yang tersedia. Belanja pemerintah pusat melalui 361 satuan kerja (satker) mencapai Rp7,83 triliun, meningkat sekitar 20 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Menurut Supendi, keberhasilan APBN tidak semata-mata diukur dari besarnya pendapatan dan belanja negara, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat. Indikator pentingnya meliputi penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, penguatan daya beli, dan peningkatan kualitas hidup.
Karena itu, perguruan tinggi diharapkan mengambil peran strategis dalam mengawal kualitas kebijakan fiskal melalui penelitian dan kajian berbasis data. Akademisi dapat mengkaji efektivitas belanja negara, strategi pengembangan sektor ekonomi di luar pariwisata, serta berbagai upaya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Supendi juga menekankan pentingnya pemahaman mahasiswa mengenai peran pajak dalam pembiayaan pembangunan. Penerimaan negara tidak hanya bersumber dari pajak penghasilan, tetapi juga dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas konsumsi barang dan jasa yang menjadi objek pajak.
Dalam kesempatan tersebut, BPDP diperkenalkan sebagai salah satu instrumen pemerintah untuk mendukung pengembangan sektor perkebunan. Badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan ini mengelola dana perkebunan guna mendukung pengembangan komoditas strategis, termasuk kelapa sawit, kakao, dan kelapa.
Dukungan BPDP mencakup berbagai program, antara lain pengembangan sumber daya manusia, beasiswa, dan pendanaan penelitian. Peluang ini dinilai relevan bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan riset yang berorientasi pada kebutuhan industri dan potensi komoditas daerah.
Sivitas akademika Unwar juga diperkenalkan dengan peluang mengikuti kompetisi riset tingkat mahasiswa yang batas akhir penyampaian proposalnya ditetapkan pada 30 Oktober 2026.
Supendi berharap kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh dosen dan mahasiswa Unwar untuk menghasilkan penelitian serta inovasi yang mendukung pengembangan perkebunan Bali. Kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi diharapkan mampu memperkuat diversifikasi ekonomi, meningkatkan nilai tambah komoditas lokal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang lebih berkelanjutan. (kbh2)
