Munas MASKI 2025 Resmi Dibuka, Menteri ATR/BPN Tegaskan Pentingnya Integritas dan Standar Kadastral Nasional
Denpasar-kabarbalihits
Musyawarah Nasional (Munas) Masyarakat Ahli Survey Kadaster Indonesia (MASKI) 2025 resmi dibuka pada Selasa (25/11) di Prime Plaza Hotel Sanur. Agenda tiga hari yang berlangsung hingga 27 November ini tak hanya menjadi forum konsolidasi organisasi, tetapi juga diwarnai Seminar Nasional bertema “Peningkatan Kompetensi dan Kepatuhan Hukum Surveyor Berlisensi dan Peluang Bisnis Data Kadastral dalam Ekosistem Pertanahan Indonesia.”
Seminar tersebut menghadirkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, sebagai pembicara kunci. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa MASKI memiliki peran strategis dalam menopang kualitas administrasi pertanahan nasional.
“Bapak/Ibu adalah mitra strategis ATR/BPN. Karena itulah saya mengajak kita semua untuk bersama-sama membenahi dan memperbaiki manajemen land tenure dan manajemen administrasi pertanahan,” ujar Menteri Nusron di hadapan ratusan anggota MASKI dari berbagai daerah.
Menteri Nusron menegaskan bahwa kualitas pekerjaan pertanahan yang dihasilkan Kementerian ATR/BPN sangat bergantung pada kredibilitas dan ketelitian para surveyor kadaster. Menurutnya, semakin kuat standar yang diterapkan profesi surveyor, semakin akurat pula produk pertanahan yang dihasilkan dan semakin kecil potensi konflik di kemudian hari.
Ia mendorong MASKI untuk menyusun standar teknis yang lebih komprehensif, meliputi quality assurance, quality control, hingga code of conduct yang harus dipatuhi seluruh surveyor berlisensi. “Produk pertanahan itu harus dapat digunakan, harus prudent, dan harus punya dimensi risk management yang jelas. Semua harus dicek satu per satu, valid, dan solid tanpa penyimpangan sedikit pun,” tegasnya.
Menteri Nusron juga menyinggung berbagai persoalan pertanahan yang muncul akibat ketidakakuratan informasi fisik. Ia dengan tegas menyebut bahwa kebenaran fisik objek tanah bersifat tunggal. “Kalau satu objek tanah bisa dimiliki dua sampai lima orang, pasti ada yang salah. Kebenaran fisik itu tunggal,” ujarnya.
Dalam forum Munas tersebut, Menteri Nusron mengajak MASKI merumuskan aturan baru yang dapat memperkuat kredibilitas profesi surveyor, termasuk kemungkinan penambahan sertifikasi kompetensi terkait integritas dan risk management. Menurutnya, tantangan administrasi pertanahan semakin kompleks, sehingga profesionalitas surveyor harus ditopang oleh sistem kompetensi yang lebih kuat.
“Produk itu hanya akan kredibel jika prosesnya kredibel, dan yang paling paham soal proses adalah Bapak/Ibu sekalian,” ucapnya.
Ia mengingatkan bahwa surveyor memegang peran vital dalam memastikan data pertanahan disajikan dengan akurat, konsisten, dan bebas dari penyimpangan. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh anggota MASKI menjaga integritas sebagai fondasi profesi. “Jangan sampai hak kepemilikan masyarakat menjadi kabur karena kesalahan kadastral. Publik berhak mendapat informasi pertanahan yang se-transparan-transparannya,” tutupnya.
Selain pemaparan dari Menteri ATR/BPN, kegiatan seminar juga diisi oleh sejumlah narasumber lain, di antaranya Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II, Mohamad Gugus Perdana. Keduanya turut memberikan perspektif teknis dan kebijakan terkait penguatan data pertanahan nasional serta peluang bisnis data kadastral dalam ekosistem digital pertanahan.
Turut hadir mendampingi Menteri Nusron, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol ATR/BPN, Shamy Ardian, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, I Made Daging beserta jajaran, serta Ketua Umum MASKI, Loerdi Latrianto yang membuka kegiatan Munas secara resmi.
Munas MASKI 2025 diharapkan mampu merumuskan berbagai rekomendasi strategis yang dapat meningkatkan kapasitas profesional surveyor kadaster, sekaligus memperkuat kontribusi MASKI dalam mewujudkan sistem pertanahan nasional yang lebih transparan, akurat, dan berkeadilan.(kbh2)
