Keterbukaan Tak Sekadar Dokumen, Tapi Soal Kepercayaan.
Denpasar – kabarbalihits
Di sebuah ruang rapat sederhana, layar-layar laptop menyala, catatan evaluasi terbuka, dan suara-suara diskusi terdengar bergantian. Bukan sidang, bukan pula pleno, tapi inilah panggung kecil bagi komitmen besar, keterbukaan informasi publik.
Bawaslu Bali sejak awal Juli 2025 menjalankan satu agenda penting namun sering luput dari sorotan, Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap layanan keterbukaan informasi publik yang dijalankan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali.
Kegiatan ini digelar secara blended, gabungan antara daring dan tatap muka, dan menjadi bagian dari amanah Surat Ketua Bawaslu RI Nomor B-282/HM.00.00/KI/06/2025. Di balik teknis pelaksanaannya, tersimpan semangat kuat untuk memastikan bahwa setiap warga negara berhak tahu tentang tahapan pemilu, tentang pengawasan, bahkan tentang bagaimana lembaga ini bekerja dari dalam.
“Keterbukaan informasi itu bukan hanya soal dokumen, tapi soal kepercayaan,” ungkap I Wayan Wirka, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Bali, di sela-sela sesi evaluasi. Baginya, kecepatan, kemudahan akses, serta keramahtamahan dalam melayani adalah tiga wajah awal yang paling mudah dilihat masyarakat saat berurusan dengan lembaga publik.
Evaluasi ini menyisir berbagai aspek, mulai dari pemanfaatan teknologi informasi, kesediaan akses ramah difabel, hingga apakah Standar Operasional Prosedur (SOP) sudah benar-benar dijalankan di lapangan.
Ada yang menonjol dari hasil pengamatan, sebagian telah menggunakan sistem layanan berbasis digital, membangun kerja sama strategis dengan instansi lain, serta menyampaikan informasi publik secara aktif di media sosial. Namun, sebagian lainnya masih harus berbenah, khususnya dalam memperluas jangkauan informasi dan menjadikan layanannya inklusif untuk semua lapisan masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa tidak ada jarak antara masyarakat dan informasi. Apalagi informasi yang seharusnya menjadi milik publik,” tambah Wirka. Ia juga menyoroti pentingnya inovasi dan respons cepat dalam menangani permintaan informasi, terutama nantk ketika menjelang tahun-tahun politik.
Evaluasi ini tidak semata mencari kekurangan. Justru di situlah kekuatannya, mencatat yang baik, mengingatkan yang kurang, dan merancang langkah perbaikan bersama. Dari sini, keterbukaan informasi bukan hanya amanah administratif, melainkan cermin dari kedewasaan lembaga dan bukti bahwa demokrasi sedang dijaga.(r).
