Raker Komisi IV DPRD Badung Bersama Sejumlah OPD, Kekurangan Guru Menjadi Sorotan
Badung – kabarbalihits
Kurangnya tenaga pendidik (Guru) SD maupun SMP di Kabupaten Badung menjadi sorotan utama pada rapat kerja Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung bersama 4 OPD yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kebudayaan dan Bagian Kesra Setda Badung terkait RAPBD tahun 2027, Selasa (3/11/2026).
Rapat kerja yang berlangsung di ruang Gosana lantai II Sekretariat DPRD Badung tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Badung I Nyoman Graha Wicaksana didampingi Wakil Ketua, I Made Suwardana serta Anggota I Wayan Joni Pargawa dan Ni Luh Putu Sekarini.
Dari pihak eksekutif hadir, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung I Gusti Made Dwipayana, Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung I Gede Sukadana, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Dr. dr. Bagus Padma Puspita, Sp.PD dan Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Badung I Putu Sudika.
“Kabupaten Badung masih kekurangan sebanyak 340 guru. Secara anggaran, Badung sanggup membiayai perekrutan guru. Namun terbentur regulasi pusat yang mengharuskan perekrutan guru melalui mekanisme CPNS/PPPK karena guru adalah jabatan profesi” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung I Gusti Made Dwipayana saat rapat kerja.
Dikatakan Dwipayana, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian PAN-RB serta telah mendapatkan alokasi perekrutan guru sebanyak 300 orang untuk menutupi kekurangan tersebut.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Badung, Made Suwardana menyampaikan usulan dengan memberikan contoh pola yang dilakukan Kota Surabaya dalam menyiasati kekurangan guru dengan menggandeng mahasiswa KKN jurusan Keguruan untuk mendampingi guru senior di sekolah yang mengalami kekurangan guru.
Namun usulan tersebut terkendala sistem data pokok pendidikan (Dapodik). Durasi mengajar mahasiswa tidak bisa tercatat resmi.
“Kendalanya durasi mereka mengajar itu tidak dapat dihitung di Dapodik. Awal mereka mau, tapi kalau sudah jalan 3 bulan mereka pasti mengeluh karena apa yang mereka korbankan tidak terdata,” jelas Dwipayana.
Terhadap kendala yang ada ini Ketua Komisi IV DPRD Badung I Nyoman Graha Wicaksana, mengaku sebelumnya mencuatnya kekurangan guru telah melaksanakan konsultasi ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Republik Indonesia di Jakarta.
“Namun regulasinya masih mentok. Dan, jika harus ada revisi , kan harus harus lewat DPR RI,”pungkas Politisi PDI Perjuangan asal Kelurahan Kuta ini.kbh6.
