BEM Unud dan Cipayung Desak Pertamina Buka Data BBM Bali, Ancam Gelar Aksi Lebih Besar
Denpasar – kabarbalihits
Persoalan pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang memicu antrean panjang di sejumlah wilayah Bali kembali mendapat sorotan. BEM Universitas Udayana (Unud) bersama elemen Cipayung Plus menggelar aksi penyampaian aspirasi di Kantor Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Sales Area Retail Bali, Jalan Raya Puputan, Denpasar Barat, Jumat (16/10/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa diterima oleh officer Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Sales Area Retail Bali yang mendesak Pertamina membuka data ketersediaan dan distribusi BBM secara transparan.
Mereka menilai masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar penjelasan mengenai kendala distribusi, sementara antrean di sejumlah SPBU masih menyulitkan aktivitas warga.
Ketua BEM Unud, I Gusti Ngurah Agung Oka Paramahamsa, menegaskan pihaknya tidak bermaksud menyalahkan petugas yang berada di lapangan. Namun, ia meminta para pengambil kebijakan, baik dari pemerintah maupun Pertamina, bertanggung jawab memberikan penjelasan menyeluruh kepada masyarakat.
“Kami tidak menyalahkan Bapak sebagai officer, tetapi kami menyalahkan pimpinan-pimpinan pemerintah yang berwenang dalam menyelesaikan kondisi seperti ini,” tegasnya dalam orasi.
Menurutnya, masyarakat saat ini menghadapi ketidakpastian ketika harus mengantre BBM selama berjam-jam. Sementara itu, informasi yang beredar mengenai kondisi stok dan kendala distribusi dinilai belum memberikan gambaran yang jelas mengenai penyebab persoalan maupun target pemulihan pasokan.
Mahasiswa juga menyoroti dampak persoalan BBM yang dinilai tidak hanya menyentuh mobilitas masyarakat, tetapi berpotensi merembet ke sektor ekonomi, pariwisata, hingga pelayanan darurat.
Oka mencontohkan kebutuhan bahan bakar untuk ambulans dan kendaraan pemadam kebakaran yang harus tetap terjamin. Menurutnya, persoalan ini perlu segera ditangani agar tidak menimbulkan hambatan terhadap pelayanan publik.
“Kami prihatin kepada masyarakat yang menunggu selama berjam-jam. Kami juga prihatin kepada pegawai SPBU yang harus bekerja ekstra untuk membantu penyaluran bahan bakar,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan tujuh tuntutan kepada Pertamina dan pemangku kebijakan terkait.
Pertama, transparansi data ketersediaan dan distribusi BBM di Bali. Mahasiswa meminta informasi yang jelas mengenai jumlah pasokan yang masuk, stok yang tersedia, serta perkembangan penyaluran ke masing-masing SPBU.
Kedua, penyelesaian persoalan pasokan BBM secara konkret dan terukur. Mereka menginginkan kepastian waktu pemulihan agar masyarakat tidak terus-menerus menghadapi antrean panjang.
Ketiga, transparansi penegakan aturan dalam distribusi BBM. Mahasiswa meminta pengawasan diperkuat untuk mencegah potensi penyimpangan, termasuk dugaan penimbunan atau praktik penyaluran yang menguntungkan pihak tertentu.
Keempat, memprioritaskan pelayanan bagi masyarakat yang membeli BBM untuk kebutuhan kendaraannya. Mereka meminta pengawasan terhadap pembelian menggunakan jeriken maupun wadah lain agar tidak disalahgunakan untuk penjualan kembali.
Kelima, mempercepat distribusi BBM ke Bali disertai keterbukaan informasi mengenai proses penyalurannya.
Keenam, menambah petugas pelayanan di SPBU yang mengalami lonjakan antrean, termasuk mempertimbangkan tenaga cadangan untuk membantu kelancaran pelayanan.
Ketujuh, menerapkan strategi yang lebih efektif untuk mengurai antrean kendaraan di SPBU sehingga tidak mengganggu mobilitas masyarakat.
Mahasiswa juga mendorong pemerintah daerah dan pihak terkait mengevaluasi kebijakan pola kerja, termasuk kemungkinan penerapan bekerja dari rumah (WFH), sebagai salah satu langkah untuk mengurangi mobilitas apabila kondisi dinilai memerlukan.
Dalam sesi dialog dengan pihak Pertamina, mahasiswa turut mempertanyakan langkah penanganan yang telah dilakukan, termasuk distribusi BBM menggunakan kendaraan pengangkut berkapasitas kecil untuk membantu memenuhi kebutuhan di sejumlah titik.
Perwakilan Pertamina menjelaskan bahwa distribusi menggunakan kendaraan tersebut telah dilakukan dan jumlahnya akan ditingkatkan. Namun, proses pengisian ulang kendaraan setelah BBM habis menjadi salah satu hal yang memengaruhi pola penyaluran.
Saat ditanya mengenai jumlah kendaraan yang digunakan untuk mendukung distribusi, perwakilan yang hadir mengaku belum menguasai seluruh data secara terperinci dan menyebut informasi tersebut perlu dikonfirmasi kepada tim terkait.
Dalam penjelasan mengenai armada mobil tangki, pihak Pertamina menyebut terdapat 63 unit armada reguler di Depo Manggis, 36 unit di Depo Sanggaran, serta sembilan unit kendaraan bantuan. Meski demikian, rincian tersebut belum menjawab seluruh pertanyaan mahasiswa mengenai jumlah BBM yang tersedia dan perkembangan distribusinya ke SPBU.
Pihak Pertamina juga menyampaikan bahwa operasional depo telah berlangsung selama 24 jam. SPBU yang sebelumnya tidak beroperasi sepanjang hari turut didorong untuk menambah jam pelayanan sesuai arahan, dengan dukungan personel TNI untuk membantu operasional malam.
Dalam dialog tersebut, perwakilan Pertamina turut mengingatkan masyarakat agar tidak membeli BBM berulang kali untuk kemudian menjualnya kembali. Praktik penjualan ulang seperti itu, menurutnya, berpotensi memperpanjang antrean dan menghambat masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM.
Namun, bagi mahasiswa, penjelasan mengenai langkah operasional tersebut perlu disertai data yang terbuka dan kepastian mengenai kapan kondisi pasokan kembali normal.
Koordinator lapangan aksi dari Cipayung Plus, Angger Bayu Pamungkas, yang juga menjabat Ketua Biro Advokasi dan Jaringan Eksternal PC PMII Kota Denpasar, mengatakan tuntutan utama mereka adalah kejelasan informasi dan kepastian penyelesaian persoalan BBM.
Ia menilai penjelasan yang selama ini disampaikan belum menjawab pertanyaan mendasar mengenai penyebab tersendatnya distribusi dan kapan masyarakat dapat kembali memperoleh BBM tanpa harus mengantre panjang.
“Kami tidak memerlukan sekadar penjelasan mengenai jeriken. Kami memerlukan kepastian datanya. Kapan distribusi BBM bisa selesai dan kapan masyarakat bisa mendapatkan BBM tanpa antrean panjang?” ujarnya.
Bayu juga mengingatkan pentingnya evaluasi menyeluruh menjelang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), ketika kebutuhan BBM berpotensi meningkat seiring mobilitas masyarakat dan kunjungan wisatawan ke Bali.
Menurutnya, pengalaman pada Oktober ini harus menjadi bahan evaluasi agar persoalan serupa tidak kembali terjadi pada akhir tahun.
Ia menyatakan pihaknya membuka ruang dialog dengan pimpinan Pertamina untuk membahas langkah penyelesaian secara konkret. Namun, apabila hingga batas waktu yang mereka berikan belum ada kepastian, mahasiswa mengancam akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa lebih besar.
“Kami akan memastikan adanya aksi susulan. Tuntutannya akan lebih konkret. Kami ingin berdialog dan mengetahui bagaimana persoalan ini bisa segera diselesaikan serta tidak terulang pada masa mendatang,” tegasnya.
Aksi tersebut mendapat pengamanan dari puluhan personel Polresta Denpasar yang dipimpin langsung Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Leonardo D. Simatupang, S.I.K., M.H.
Kapolresta mengatakan, kepolisian hadir untuk memastikan mahasiswa dapat menyampaikan aspirasi dan melakukan audiensi dengan pihak Pertamina secara tertib.
Menurutnya, pengamanan dilakukan dalam kerangka pelayanan kepada masyarakat yang menyampaikan pendapat di muka umum.
“Kita melayani saja supaya adik-adik menyampaikan aspirasi, audiensi ke pihak Pertamina,” ujarnya.
Ia menegaskan tidak ada pengerahan pengamanan khusus di luar kebutuhan pengawalan kegiatan. Personel yang bertugas menjalankan pengamanan rutin untuk menjaga situasi tetap kondusif.
Kepolisian berharap penyampaian aspirasi dapat berlangsung dengan baik dan membuka ruang komunikasi antara mahasiswa dan pihak Pertamina. (kbh1)
