Menteri ATR/BPN Tegaskan Pengendalian Alih Fungsi Lahan untuk Jaga Ketahanan Pangan Nasional
Jakarta-kabarbalihits
Pemerintah menegaskan komitmen kuat dalam menjaga ketahanan pangan nasional melalui pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyampaikan bahwa langkah ini menjadi bagian penting dari strategi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Targetnya, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada tahun 2029 dapat mencapai 87%.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Alih Fungsi Lahan yang berlangsung di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Rabu (17/12/2025). Menurut Menteri Nusron, pengendalian alih fungsi lahan memiliki peran vital dalam menunjang visi Presiden Prabowo Subianto melalui program Asta Cita, khususnya di sektor kedaulatan pangan.
“Posisi kami di Kementerian ATR/BPN adalah memastikan fungsi pengendalian berjalan dengan baik. Kalau fungsi manajemen risiko ini diobral, maka ketahanan pangan nasional akan hancur. Karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian harus dilakukan secara ketat dan konsisten,” tegas Menteri Nusron.
Ia menekankan bahwa konsistensi dalam pengawasan alih fungsi lahan tidak hanya menjadi tugas pemerintah pusat, tetapi memerlukan sinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga sektor swasta. Selain itu, digitalisasi sistem tata ruang dan pemetaan lahan menjadi instrumen penting untuk memastikan kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Dengan menjaga LP2B dan memperkuat manajemen risiko alih fungsi lahan, pemerintah berharap stabilitas produksi pangan nasional dapat terjaga, sekaligus mengantisipasi ancaman krisis pangan global. Upaya ini juga diharapkan mampu menciptakan kepastian ruang bagi sektor pertanian, memperkuat ekosistem pangan, serta mendukung kesejahteraan petani.
Komitmen ATR/BPN menjadi indikator keseriusan pemerintah dalam memastikan pembangunan ekonomi nasional tetap berpijak pada fondasi ketahanan pangan dan keberlanjutan sumber daya agraria.(r)
