Bawaslu Bali Bongkar Celah Administrasi Picu Data Anomali
Denpasar – kabarbalihits
Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester II 2025 kembali membuka satu babak penting dalam upaya merapikan basis data pemilih di Bali. Di ruang rapat KPU Bali, perwakilan lembaga negara, partai politik, hingga unsur TNI/Polri duduk berdialog dalam pembahasan hambatan yang terjadi pada mekanisme PDPB, menyimak angka-angka yang menjadi fondasi penyelenggaraan pemilu.
Di tengah pemaparan data dan silang pendapat teknis, perhatian mengerucut ketika Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, menyampaikan catatan uji petik yang dilakukan lembaganya. Dengan bahasa yang lugas dan bernas, Ariyani mengungkap bahwa dari 435 saran perbaikan yang telah diajukan Bawaslu, 431 telah ditindaklanjuti KPU, sementara empat data masih menggantung, seluruhnya berasal dari Kabupaten Buleleng dan Karangasem.
Menurut Ariyani, persoalan itu bukan sekadar soal teknis, melainkan potret kecil dari masalah administratif yang lebih luas. “Sebagian besar kendalanya berasal dari data pendukung yang tidak lengkap, terutama terkait pensiunan TNI dan Polri yang status KTP nya belum diperbarui,” ujarnya. Ia mengusulkan langkah yang lebih sistematis, setiap penerbitan SK pensiun sebaiknya langsung dibarengi dengan pembaruan KTP, sehingga tidak terjadi tumpang tindih status yang berisiko memunculkan pemilih ganda atau tidak tepat sasaran.
Ariyani juga menyoroti persoalan pemilih luar negeri yang setiap tahun menjadi simpul kerumitan tersendiri. Ia mempertanyakan alur pemutakhiran data bagi warga Bali yang tercatat di luar negeri namun pulang ketika hari pemungutan suara. “Mekanismenya harus jelas. Jangan sampai hak pilih mereka hilang hanya karena status administrasi tak terurus,” katanya pada Kamis (11/12/2025).
Menanggapi yang dijabarkan Ariyani, Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, membenarkan bahwa sebagian data memang memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait. Ia bahkan menyebut Buleleng akan dijadikan proyek percontohan untuk penataan data pensiunan TNI/Polri sebagaimana disarankan Bawaslu.
“Buleleng mungkin nanti kita akan jadikan pilot project, karena jumlah penduduknya yang cukup banyak, selain itu kan banyak juga Aparat yang dari Buleleng,” kata LIdartawan.
Menjawab terkait fenomena pemilih luar negeri, Lidartawan menyampaikan bahwa tidak ada hak pilih yang akan hilang, terkait pemilih luar negeri hanya dilakukan penandaan sementara. “Data pemilih luar negeri akan kami mutakhirkan setiap tiga bulan. Tidak ada hak pilih yang akan hilang,” katanya.
Rapat pleno juga diwarnai apresiasi terhadap kinerja Bawaslu Bali dan KPU Bali dalam pemutakhiran data pemilih. Pujian itu datang dari Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali serta perwakilan sejumlah partai politik yang menjadi peserta Pemilu Tahun 2024 kemarin. (r)
