Menteri ATR/BPN Nusron Wahid: Tata Ruang Jadi Penggerak Ekonomi Nasional dengan Investasi Capai Rp357 Triliun
Jakarta-kabarbalihits
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat capaian signifikan dalam bidang penataan ruang selama satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025, nilai investasi yang bersumber dari produk Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang menjadi kewenangan pemerintah pusat mencapai Rp357,17 triliun.
Capaian ini menandai pergeseran besar dalam peran tata ruang dari sekadar dokumen perencanaan menjadi instrumen strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Angka ini menunjukkan bahwa kebijakan penataan ruang tidak lagi berhenti di atas meja perencanaan, tapi benar-benar menjadi penggerak ekonomi nasional. Tata ruang kini menjadi fondasi strategis dalam memastikan arah pembangunan yang terukur, efisien, dan berkeadilan,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, pada Senin (27/10/2025).
Menteri Nusron menjelaskan bahwa tingginya nilai investasi tersebut merupakan bukti nyata efektivitas kebijakan reformasi tata ruang yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk percepatan penerbitan KKPR dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di berbagai daerah. Kebijakan tersebut memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap arah pembangunan nasional.
Ia menambahkan, tata ruang kini tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan pembangunan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan pemerataan pembangunan wilayah.
“Dengan tata ruang yang baik, kita memastikan pembangunan tidak tumpang tindih, investasi berjalan tepat sasaran, dan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan,” tegas Nusron.
Kementerian ATR/BPN, lanjutnya, terus berkomitmen memperkuat integrasi antara sistem tata ruang dan sistem perizinan berusaha agar seluruh kegiatan pembangunan dapat berjalan selaras dengan rencana ruang yang telah ditetapkan. Selain itu, digitalisasi tata ruang juga menjadi fokus utama dalam meningkatkan transparansi dan kemudahan akses bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, maupun masyarakat.
Capaian investasi sebesar Rp357,17 triliun dari KKPR ini juga sejalan dengan visi pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan kawasan strategis, terutama di luar Pulau Jawa, guna mendorong pemerataan ekonomi nasional.
“Ke depan, kami akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait untuk memastikan penataan ruang menjadi instrumen pembangunan yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” pungkas Menteri Nusron.
Dengan capaian ini, Kementerian ATR/BPN menegaskan bahwa tata ruang bukan sekadar regulasi teknis, melainkan motor utama pembangunan nasional yang mampu menciptakan arah pembangunan yang jelas, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.(r)
