Kementerian ATR/BPN Fokus Percepat Penyusunan RDTR dalam Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah
Jakarta-kabarbalihits
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi menjadi bagian dari Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) yang dibentuk oleh pemerintah untuk memastikan Program Strategis Nasional (PSN) berjalan efektif dan tepat sasaran. Kementerian ATR/BPN akan berperan penting dalam mempercepat implementasi program sekaligus mengatasi berbagai hambatan (debottlenecking), terutama dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di berbagai daerah.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Pimpinan Satgas P2SP yang berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, pada Rabu (22/10/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron menegaskan bahwa RDTR merupakan elemen kunci dalam mendukung percepatan investasi dan pembangunan infrastruktur nasional. Dengan adanya RDTR yang jelas dan terintegrasi, proses perizinan dapat dilakukan lebih cepat, transparan, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat.
“Dari target 2.000 RDTR, saat ini telah diselesaikan 668. Sampai akhir tahun, kita optimistis bisa capai 700 RDTR,” ujar Menteri Nusron Wahid.
Ia menjelaskan bahwa penyusunan RDTR tidak hanya berfungsi sebagai panduan pemanfaatan ruang, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan percepatan penyusunan RDTR, diharapkan investasi dapat lebih mudah masuk dan proyek-proyek strategis nasional dapat terealisasi tanpa terkendala masalah tata ruang.
Selain itu, Menteri Nusron menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam mengatasi hambatan yang kerap muncul di lapangan, seperti ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan daerah, serta keterlambatan dalam penyesuaian dokumen tata ruang.
“Melalui Satgas P2SP ini, kita ingin memastikan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak terkait berjalan efektif. Penyelesaian hambatan harus dilakukan secara cepat dan terukur,” imbuhnya.
Rapat pimpinan tersebut juga membahas evaluasi terhadap progres sejumlah proyek strategis nasional yang masih menghadapi kendala, baik dari aspek perizinan, tata ruang, maupun lahan. Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk terus memperkuat peran aktifnya dalam mendukung penyelesaian masalah pertanahan dan penataan ruang yang menjadi dasar pelaksanaan berbagai proyek PSN.
Dengan keterlibatan langsung dalam Satgas P2SP, Kementerian ATR/BPN diharapkan dapat mempercepat proses penataan ruang yang berkeadilan, efisien, dan berpihak pada kepentingan publik. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah mewujudkan pembangunan nasional yang terencana, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.(r)
