Pendaftaran Tanah Capai 98 Persen, Menteri ATR/BPN Paparkan Capaian di Hadapan DPR RI
Jakarta-kabarbalihits
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memaparkan capaian signifikan program percepatan pendaftaran tanah nasional dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Nusron menyampaikan bahwa progres pendaftaran tanah di seluruh Indonesia terus menunjukkan tren positif dan saat ini telah mendekati penyelesaian secara menyeluruh. “Peningkatan pendaftaran tanah meliputi bidang tanah terdaftar dan bidang tanah bersertipikat. Sampai saat ini, kita telah melakukan pendaftaran tanah sebanyak 123,1 juta bidang atau sudah 98 persen dari target 126 juta bidang tanah,” ungkap Nusron Wahid di hadapan para anggota dewan.
Turut mendampingi Menteri ATR/BPN dalam RDP tersebut, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan. Nusron menjelaskan bahwa keberhasilan pencapaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran ATR/BPN di pusat maupun daerah, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat.
Program percepatan sertipikasi tanah yang dijalankan Kementerian ATR/BPN dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu program strategis nasional (PSN) yang bertujuan untuk menyelesaikan seluruh pendaftaran tanah di Indonesia. Dengan hampir tuntasnya target 126 juta bidang tanah, pemerintah optimistis mampu memberikan perlindungan hukum hak atas tanah kepada seluruh masyarakat, sekaligus meminimalisasi potensi sengketa dan konflik pertanahan di masa depan.
Selain itu, Nusron menekankan bahwa percepatan pendaftaran tanah tidak hanya berdampak pada kepastian hukum, tetapi juga memberikan nilai tambah secara ekonomi. “Dengan memiliki sertipikat, masyarakat memiliki legalitas yang kuat atas tanah mereka, yang dapat digunakan untuk meningkatkan akses pembiayaan, mendukung kegiatan usaha, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Komisi II DPR RI menyambut positif capaian yang disampaikan Nusron Wahid tersebut dan mendorong agar sisa target pendaftaran tanah yang belum selesai dapat segera dituntaskan.
Pemerintah menargetkan seluruh bidang tanah di Indonesia telah terdaftar dan bersertipikat pada tahun-tahun mendatang, sehingga setiap warga negara dapat menikmati kepastian hukum dan manfaat ekonomi dari kepemilikan tanah yang sah. (r)
