Ketua DPRD Badung Tekankan Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Penanganan Sampah
Badung – kabarbalihits
Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti, menyampaikan tanggapan menyeluruh terkait pandangan umum fraksi-fraksi DPRD usai rapat paripurna mengenai Rancangan Perubahan APBD 2025 dan KUA-PPAS 2026 di Ruang Sidang Utama Gosana, Gedung DPRD Badung, Rabu (13/8). Ia menekankan bahwa seluruh pandangan umum, termasuk dari PDI Perjuangan, Golkar, dan Gerindra, sejalan dengan fokus eksekutif, terutama soal penanganan sampah, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan anggaran.
Menurutnya, masalah sampah menjadi isu strategis yang membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Ia menegaskan bahwa pemerintah saja tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan ini. Peran aktif aparatur pemerintahan mulai dari pegawai P3K, camat, lurah, kepala desa, hingga kaling, serta partisipasi masyarakat, termasuk desa adat, sangat penting. Sosialisasi dan koordinasi harus dilakukan agar program pengelolaan sampah berbasis sumber dapat berjalan efektif.
“Peraturan dan aturan sudah jelas, baik mengikat pemerintah maupun warga. Yang penting adalah bagaimana semua pihak mau berperan aktif, mulai dari memilah sampah di rumah masing-masing hingga mengelolanya di tingkat desa,” ujarnya.
Anom Gumanti juga menekankan bahwa alokasi anggaran di tingkat desa dan kelurahan harus difokuskan pada program penanganan sampah, sehingga semua lapisan masyarakat terdorong untuk berkontribusi. Selain itu, penegakan hukum bagi pelanggar pembuangan sampah sembarangan harus tetap dijalankan, dengan pendekatan yang elegan dan berbasis data serta fakta, sehingga tidak menimbulkan konflik.
Ia menambahkan, penggunaan teknologi pengolahan sampah, termasuk insinerator, harus disertai kesiapan SDM agar kapasitas mesin dapat dimaksimalkan. Simulasi dan uji coba mesin menjadi langkah penting sebelum implementasi secara luas, untuk memastikan efektivitas pengolahan sampah.
“Yang terpenting bukan nominal anggaran semata, tetapi kesiapan bersama – pemerintah, aparat, dan masyarakat – dalam mengentaskan masalah sampah. Mulai dari rumah masing-masing hingga pengolahan modern di TPST, semua harus berjalan selaras,” pungkasnya.
Ketua DPRD menekankan bahwa keberhasilan program pengelolaan sampah di Badung tidak hanya bergantung pada kebijakan eksekutif, tetapi juga kolaborasi aktif antara pemerintah daerah dan masyarakat, serta pemanfaatan anggaran dan teknologi secara efektif. (kbh5)
