Luwir Wiana Minta Diskominfo Badung Segera Tuntaskan Masalah Wifi
Badung – kabarbalihits
Komisi II DPRD Badung, Jumat (23/5/2025) menggelar rapat kerja dengan Dinas Kominfo Badung. Raker dipimpin Ketua Komisi II DPRD Badung bersama Sekretarisnya Wayan Luwir Wiana bersama anggota, sementara Kadis Kominfo Gustio Ngurah Jaya Saputra hadir bersama sejumlah kabidnya.
Sekretaris Komisi II DPRD Badung Wayan Luwir Wiana menegaskan, raker yang digelarnya untuk mencari solusi dari sejumlah persoalan yang ada yang terkait dengan bidang tugas Kominfo. “Kita menggelar rapat kerja bersama. Kominfo dan jajarannya akan mencarikan solusi secepatnya terkait beberapa masalah yang ada. Salah satunya soal keluhan wifi yang tidak maksimal di gedung Dewan. Keluhan ini haraus dijawab karena menjadi keluhan yang sudah terlontar berkali-kali.
Dia menilai, Kominfo adalah roh digitalisasi dalam mengakses wifi tersebut. Kalau wifi di Kantor DPRD Badung saja sudah lemot, apalagi di objek-objek wisata, apalagi di tingkat banjar. “Makanya kita raker tadi ini baru kita tahu semua. Kita tidak mau untuk menunda-nuda lagi. Kita minta sebulan ini harus selesai,” tegasnya.
Selanjutnya raker dengan Kominfo juga terkait dengan Dukcapil. Yang sering menjadi keluhan, ujar politisi PDI Perjuangan Dapil Kuta Selatan tersebut, ternyata penyebabnya adalah sumber daya manusia (SDM) yang ada di Dukcapil. “Ternyata sinkronisasi ini kurang berjalan,” katanya.
Saat digitalisasi, kenapa justru Dukcapil memberikan kuota (pembatasan) hanya 50. Contohnya membuat akte kematian. Jadi kalau ada jumlah penduduk 450.000, minimal layanannya sampai 200 dan mestinya tidak ada batasan kuota. “Digitalisasi justru mempercepat dan meningkatkan kualitas layanan, bukan dengan digitalisasi layanan malah menurun,” tegasnya lagi.
Untuk ini, Luwir pun mengaku akan memanggil Disdukcapil walaupun bukan merupakan mitra kerja dari Komisi II. Pemanggilan ini untuk menegaskan bahwa layanan harus maksimal bukan malah dijatah-jatah. DPRD digaji oleh rakyat sehingga harus betul-betul bekerja untuk rakyat.
Satu lagi yang menjadi sorotannya adalah pengadaan dan maintenance CCTV wajib dilakukan Diskominfo karena memang program ini ada di Kominfo. Jika sekarang dianjurkan ke desa atau kelurahan juga menganggarkan, dia memastikan akan terjadi tumpang-tindih penganggaran. “Kami minta Kominfo fokus pengadaan dan maintenance CCTV untuk seluruh wilayah Kabupaten Badung,” kata Luwir Wiana. (r)
