Menteri Nusron Pimpin Rakor Pelaksanaan Proyek ILASPP 2025-2029 untuk Integrasi Data Pertanahan dan Tata Ruang
Jakarta-kabarbalihits
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Tahun 2025-2029. Rakor ini digelar sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani bersama lima kementerian/lembaga (K/L) pada Senin (17/3/2025) lalu.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Badan Informasi Geospasial (BIG) pada Selasa (18/3/2025), Nusron Wahid menegaskan pentingnya pengawasan berkala terhadap pelaksanaan proyek strategis ini. “Kita akan bertemu setiap bulan untuk melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pengembangan serta dinamika proyek ILASPP. Ini penting agar implementasi berjalan sesuai rencana,” ujar Nusron.
Proyek ILASPP bertujuan mengintegrasikan administrasi pertanahan dan tata ruang yang melibatkan Kementerian ATR/BPN, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kehutanan, dan BIG. Dengan integrasi ini, diharapkan permasalahan terkait kepastian hukum atas tanah, khususnya pada kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) dan kawasan kehutanan, dapat terselesaikan secara efektif.
“Target kita adalah menuntaskan kadastral APL dan Kehutanan, serta APL di kawasan transmigrasi. Ini akan membantu mempercepat proses administrasi pertanahan dan tata ruang di seluruh wilayah Indonesia,” tambah Nusron.
Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, menyambut baik pelaksanaan ILASPP. Menurutnya, integrasi data nasional menjadi amanat langsung dari Presiden Republik Indonesia kepada Kementerian Transmigrasi.
“Kami merasa terbantu dengan adanya proyek ini. Pengelolaan data yang terintegrasi akan sangat mendukung penataan lahan di kawasan transmigrasi,” kata Viva Yoga.
Sementara itu, Kepala BIG, Muh Aris Marfai, menyampaikan bahwa BIG telah membentuk struktur organisasi khusus untuk mendukung kebutuhan peta dalam proyek ILASPP.
“Kami telah memastikan kesiapan tim teknis yang akan bertanggung jawab terhadap kebutuhan data geospasial dalam proyek ini,” ujarnya.
Rakor ini turut dihadiri oleh perwakilan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dari Kemendagri, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Selain itu, mendampingi Menteri ATR/BPN, hadir pula Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana; Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; serta Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati, beserta jajaran.
Dengan sinergi yang kuat antar kementerian dan lembaga, pelaksanaan ILASPP diharapkan mampu mempercepat terwujudnya sistem administrasi pertanahan dan tata ruang yang terintegrasi serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.
