Efisiensi Anggaran Tidak Boleh Surutkan Alur Komunikasi dan Informasi kepada Masyarakat
Buleleng-kabarbalihits
Efisiensi anggaran dalam sebuah institusi bukan berarti mengorbankan alur komunikasi dan informasi kepada masyarakat. Hal ini menjadi perhatian dalam kunjungan Anggota Bawaslu Bali, Gede Sutrawan, ke kantor Bawaslu Buleleng pada Rabu (12/3).
Dalam kesempatan tersebut, Sutrawan menegaskan bahwa meskipun terjadi keterbatasan anggaran, ada beberapa aspek yang tetap harus diprioritaskan, salah satunya adalah jaringan komunikasi dan informasi kepada masyarakat. “Kita harus memastikan bahwa alur informasi dan komunikasi tetap berjalan lancar. Jangan sampai efisiensi anggaran justru memutus akses masyarakat terhadap informasi penting tentang kepemiluan,” ujarnya.
Menurutnya, komunikasi yang baik antara Bawaslu dan masyarakat sangat penting dalam menjaga transparansi dan pengawasan demokrasi ke depan. Ia menegaskan bahwa jajaran Bawaslu harus tetap bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan informasi serta literasi kepemiluan kepada publik.
Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa dan Hukum Bawaslu Bali itu juga menyoroti peran teknologi dalam menjaga efektivitas komunikasi meskipun dalam keterbatasan anggaran. Pemanfaatan media sosial, website resmi, serta platform digital lainnya harus semakin dioptimalkan agar informasi kepemiluan tetap dapat diakses oleh masyarakat secara luas.
Selain itu, Sutrawan menegaskan bahwa Bawaslu harus terus berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk media, organisasi masyarakat, dan perguruan tinggi. Hal ini bertujuan untuk memperkuat penyebaran informasi terkait pengawasan pemilu serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya demokrasi yang bersih dan transparan.
“Walaupun ada keterbatasan anggaran, tugas utama kita dalam mengawal demokrasi tidak boleh terhenti. Bawaslu harus tetap menjadi rumah demokrasi dan ruang diskusi bagi masyarakat,” pungkasnya.
Dengan komitmen ini, pihaknya berharap Bawaslu tetap mampu menjalankan perannya secara optimal dalam menggencarkan gerakan pengawas partisipatif, untuk memperkuat legitimasi pemilu berikutnya. (r)
