BP3MI Bali Intensifkan Upaya Cegah TPPO dan Penempatan PMI Ilegal Melalui Kolaborasi Bersama Stakeholder
Denpasar – kabarbalihits
Dalam menghadapi tantangan terkait pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI), Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Kemenaker) melalui Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Wilayah Bali terus mengupayakan langkah-langkah strategis guna meminimalisasi kasus penempatan PMI secara ilegal dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Upaya preventif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dianggap menjadi kunci untuk menangani permasalahan ini.
Kepala BP3MI Wilayah Bali, Anak Agung Gde Indra Hardiawan, menegaskan bahwa pencegahan TPPO harus dilakukan melalui serangkaian tindakan konkret. Salah satunya adalah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak buruk dari TPPO. Selain itu, langkah tegas juga diambil dengan memperketat prosedur perekrutan calon pekerja migran agar praktik penempatan non-prosedural bisa diminimalisasi.
Indra Hardiawan juga menjelaskan pentingnya meningkatkan pengawasan terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan lembaga pendukung lainnya. Upaya ini dilakukan agar setiap tahap penempatan dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, serta mencegah adanya potensi penyalahgunaan.
Untuk memaksimalkan pencegahan TPPO, BP3MI Wilayah Bali bekerja sama dengan pemerintah desa setempat, seperti camat dan kepala desa/lurah di wilayah-wilayah yang rawan TPPO, guna melakukan deteksi dini dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat.
“Kolaborasi dengan aparat penegak hukum (APH) juga terus diperkuat, agar kapasitas dalam menangani kasus TPPO dapat lebih maksimal. Kami juga memberikan dukungan kepada penyedia layanan Help Desk untuk menangani laporan dari masyarakat,” ujar Indra, Jumat (14/2).
BP3MI juga berupaya membentuk Desa Percontohan Sadar Hukum, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya mematuhi hukum serta menjauhi praktik ilegal terkait pekerja migran.
Lebih lanjut, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku TPPO menjadi salah satu langkah penting untuk memberikan efek jera. BP3MI Wilayah Bali berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan pihak kepolisian dalam menanggulangi TPPO di wilayah Bali.
Dengan sinergi yang kuat antara BP3MI, aparat penegak hukum, serta masyarakat, diharapkan perlindungan terhadap pekerja migran dapat ditingkatkan dan praktik perdagangan orang yang merugikan calon pekerja migran serta masyarakat dapat dicegah secara efektif. buatkan judul yang menarik dari materi diatas
