Rapat Koordinasi Perencanaan Pusat Dan Daerah Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali, Akselerasi Pertumbuhan Koperasi Dan UMKM
Badung – kabarbalihits
Mengakselerasi Pertumbuhan Koperasi dan UMKM Yang Maju Berkelanjutan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali melaksanakan Rapat Koordinasi Perencanaan Pusat dan Daerah yang diikuti Dinas bidang Koperasi dan UMKM di seluruh Bali. Rapat ini diharapkan dapat menyamakan persepsi dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan program bidang Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Rapat Koordinasi Perencanaan Pusat dan Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2024, dilaksanakan pada 13 hingga 15 November 2024 di Platinum Hotel Jimbaran Beach Bali. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Dinas, Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional, dan sekretaris yang membidangi koperasi dan UKM di Provinsi Bali dan Kabupaten/ Kota se-Bali, serta Pengelola Inkubator Bisnis Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra dalam sambutan yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian, Gede Suralaga, S.IP., M.Si. mengatakan pentingnya inovasi dan kolaborasi antar sektor dalam menghadapi tantangan global yang semakin komplek. Rapat koordinasi ini, diharapkan bisa merumuskan kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan koperasi dan UKM yang berkelanjutan di Provinsi Bali, disesuaikan pada kebijakan Pemerintah Pusat yang saat ini telah memisahkan Kementerian Koperasi dan UMKM.
“Pemisahan Kementerian Kooperasi dan UMKM menjadi dua kementerian terpisah, yakni Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM dilakukan untuk lebih memfokuskan perhatian dan kebijakan pada dua sektor yang memiliki karakteristik yang berbeda, meskipun keduanya terkait dengan perekonomian rakyat. Koperasi lebih fokus pada pengelolaan bersama oleh anggota untuk kepentingan bersama, sedangkan UMKM lebih pada usaha individu atau kelompok yang berorientasi pada proyek,” jelasnya.
Sementara Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali, Dr. I Wayan Ekadina, SE., M.Si. mengatakan tujuan rapat koordinasi ini adalah mengekselerasi pertumbuhan koperasi dan UMKM yang maju berkelanjutan, dengan menyamakan pemahaman program dari pemerintah pusat, provinsi, dan Kabupaten/ Kota. Dengan terwujudnya koperasi dan UMKM yang maju dan berkelanjutan, diharapkan Provinsi Bali dapat mengejar pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan mencapai 8 persen pada tahun 2028.
“Kalau kita bicara masalah ekonomi tidak terlepas dari usaha. Usaha itu dilaksanakan oleh orang. Inilah yang kita tingkatkan kapasitas SDM-nya. Untuk itu, kita melakukan pembinaan, kita melakukan fasilitasi, kita melakukan pendampingan usaha-usaha yang ada di Bali. Untuk menuju keberlanjutan, ekonomi inklusif, dan semoga di tahun 2028 pertumbuhan ekonomi secara nasional bisa tumbuh di angka 8%,” kata Wayan Ekadina.
Lebih lanjut Wayan Ekadina mengatakan Pemerintah Provinsi Bali juga terus berupaya mengejar target rasio kewirausahaan 4 persen pada tahun 2024, di atas target nasional 3,96 persen. Pada tahun 2023, Provinsi Bali telah mampu mencapai angka 3,5 persen, melampaui target nasional 3,47 persen.
“Tahun 2024 ini kita mentargetkan di angka 4%, di atas target nasional di angka 3,96 %. Untuk tahun 2025 tentu kita harus meningkat, tidak sebatas itu, apalagi menuju Indonesia maju di tahun 2045. Itu kesepakatan itu yang kita cari. Dari mana kita harus mulai, bagaimana cara memulainya, dan bagaimana keberhasilan itu mengevaluasinya,” jelasnya.
Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Badung, I Made Widiana, S.Sos., M.Si. mengatakan rapat koordinasi ini merupakan sarana tepat untuk menyelaraskan program dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/ kota. Terlebih pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan 8 persen sangat memerlukan kekompakan dari berbagai pihak, termasuk koperasi dan UKM sebagai salah satu penyumbang produk domistik bruto.
“Rakorda ini merupakan langkah awal dalam menyusun perencanaan dari pusat sampai provinsi dan ke kabupatan kota. Untuk selanjutnya, paling tidak setiap 3 bulan sekali kita duduk bersama mengevaluasi daripada target-target itu. Target itu seberapa persen tercapai di triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga, dan triwulan terakhir nantinya, kita pun harus nyambung seperti itu,” kata Made Widiana.
Selain dihadiri dinas bidang koperasi dan UKM dari seluruh Bali, Rapat Koordinasi kali ini juga dihadiri sejumlah stakeholder terkait Koperasi dan UKM, diantaranya Bank BPD Bali, dan Jamkrida Bali. Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Renon, Ayun Marheny berharap terjalin sinergitas dan kolaborasi yang semakin kuat antara Bank DPD Bali dengan seluruh dinas yang membidangi koperasi dan UKM di seluruh Bali.
“Pertama saya mengucapkan selamat atas terselenggaranya pelaksanaan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Dinas Kooperasi dan UMKM se-Bali dan harapannya ke depannya sinergitas dan kolaborasi Dinas Koperasi dan UMKM seluruh Bali dengan Bank BPD Bali semakin kuat ke depannya,” kata Ayun.
Kepala Bagian Pemasaran Jamkrida Bali, I Ketut Candra Trisna Nirata mengatakan pihaknya sangat mendukung terwujudnya UMKM yang maju dengan memberikan mekanisme penjaminan dalam memperoleh kredit.
“Mereka usahanya bagus, usahanya layak, namun kadang-kadang terkendala jaminan. Di sana kan mereka kesusahan akses kredit di perbankan atau lembaga keuangan. Di sana fungsi dari Jamkrida untuk menjembatani agar UMKM itu dapat mengakses kredit di lembaga keuangan melalui mekanisme penjaminan,” jelas Ketut Candra.
Rapat Koordinasi Perencanaan Pusat dan Daerah, Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali menghadirkan sejumlah narasumber, diantaranya dari Kemendagri, Kementerian Koperasi dan UKM, BAPPEDA Provinsi Bali, akademisi dari Primakara University dan Universitas Udayana, serta Inkubator Bisnis UNHI. (kbh7)
