November 25, 2024
Video

Dugaan Anak Buah Mendag Terlibat Mafia Minyak Goreng, Putu Rudana Desak Presiden Jokowi Evaluasi Posisi Mendag 

Jakarta-kabarbalihits

Terungkapnya dugaan keterlibatan anak buah Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi dalam mafia minyak goreng menuai desakan kepada Presiden Jokowi untuk mengevaluasi hingga membebaskantugaskan Menteri Perfldagangan (Mendag) Muhammad Lutfi.

Seperti disampaikan Anggota DPR RI Dapil Bali Putu Supadma Rudana di Jakarta, Sabtu 23 April 2022. Menurut Putu Rudana begitu sapaan akrab politisi asal Peliatan Ubud ini, 

jika benar adanya apa yang telah dilakukan bawahan Mendag tentu akan menjadi beban tersendiri bagi Presiden Jokowi yang sedang berkonsentrasi memulihkan ekonomi rakyat akibat pandemi.

“Tentu seorang menteri wajib melakukan evaluasi diri, jika tidak mampu menjalankan tugas, maka presiden bisa membebastugaskan,” kata Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali ini

Gara-gara kasus itu, lanjut Putu Rudana Putu Rudana pihaknya merasa kasihan melihat Presiden Jokowi, karena selalu dikait-kaitkan dengan kasus kelangkaan minyak goreng.

“Presiden seolah tidak mampu mengelola dan mengantisipasi berbagai hal yang berhubungan dengan ketersediaan minyak goreng dalam jumlah yang cukup dan terjangkau untuk masyarakat luas,” ujarnya lagi.

Politisi Partai Demokrat ini mengaku miris dan prihatin terhadap kasus tersebut.

“Sungguh sebuat ironi dimana negeri yang berlimpah kelapa sawit tapi justru mengalami kelangkaan minyak goreng dengan harga terjangkau.”

Diakui Putu Rudana, Mendag memang menteri yang tidak memahami dan tidak menerapkan good governance.

“Begitupun kinerjanya, sangat mirip dengan anak buahnya. Padahal dirjen tersebut membisikkan menteri tentang mafia minyak goreng. Tapi justru dia yang menjadi tersangka,” paparnya.

Legislator dari Bali ini mendesak proses hukum bisa membongkar jaringan mafia minyak goreng.

“Tentu kita berharap penegakan hukum patut dilakukan secara maksimal. Jangan berhenti sampai di sana tapi harus mencari sumber permasalahan nya,” ungkapnya lagi.

Wakil Ketua BKSAP DPR ini juga berharap agar kasus seperti ini tidak terulang kembali dengan komoditas atau kebutuhan pokok utama masyarakat yang lainnya.

Baca Juga :  Farmasi, Apoteker Fakultas MIPA UNUD Tandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesa

Masyarakat telah dirugikan sekali jadi harus dituntaskan. Siapapun bersalah tentu patut mendapatkan hukuman siapapun dia.

“Kita berharap ini terakhir terjadi karena telah merugikan masyarakat baik para ibu rumahtangga maupun UMKM yang bekerja di sektor makanan,” pungkasnya. (r)

Related Posts