Bahas Kendala Proyek Jalan Lingkar Selatan, Ketua Dewan Badung Terima Pihak Kemenkeu
Badung -kabarbalihits
Proyek Jalan Lingkar Selatan (JLS) Badung sempat diusulkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) ternyata masih belum disetujui pusat.
Kementerian Keuangan melalui Dirjen Pengelolaan dan Pembiayaan Resiko bersama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) bahkan memberikan skema agar proyek tersebut dilaksanakan dengan sistem Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Hal tersebut terungkap saat Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Brahmantio Isdijoso bersama Dirut PT PII Muhammad Wahid Sutopo menemui Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua II I Made Sunarta, Kamis (6/4). Hadir pula Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) IB Surya Suamba berserta Ketua-Ketua Fraksi di DPRD Badung seperti Gusti Anom Gumanti, Made Retha dan Gusti Ngurah Saskara.
Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Brahmantio Isdijoso mengatakan, pihaknya datang ke Badung atas perintah Kemenkeu terkait kendala proyek JLS terkait pembebasan lahan lantaran APBD Badung anjlok akibat pandemi Covid-19. Langkah-langkah yang akan dilakukan yakni market sounding agar biaya pembebasan lahan tersebut dijadikan satu dengan biaya investasi. “Mudah-mudahan market soundingnya lancar, banyak investor yang berminat sehingga lelangnya kompetitif,” katanya.
Dana sebesar Rp. 800 miliar dari pembebasan lahan sebutnya, tidak semua dibayarkan investor namun akan ada beberapa persen yang harus ditalangi pemerintah. Pihaknya mencontohkan di tol Gilimanuk yang sekitar 20 persen ditalangi pemerintah. “Untuk menunjukkan komitmen pemerintah dan DPRD dalam menggarap proyek ini,” ucapnya.
Bramantio mengatakan, semua berharap proyek ini masih bisa dilanjutkan namun, harus bersama-sama mencari cara yang paling memungkinkan. “Seperti kita semua tahu APBN bebannya semakin banyak setelah pandemi. Coba kejar dana pembebasan lahan dari lembaga-lembaga untuk membantu proyek JLS. Tol ini kompetisinya semakin tinggi, pilihannya adalah kita harus lebih kreatif mencoba mengukur investor melihat Bali seperti apa dan komitmen pemerintah dan DPRD.
Saat ditanya apakah proyek JLS memungkinkan menjadi proyek PSN jika dari APBD Badung tidak memungkinkan untuk menggarap, pihaknya menyebut itu akan menjadi alternatif terakhir jika minat dari investor kecil. “Kita lihat nanti sebagai plan yang kita tempuh. Sementara kita coba tempuh dulu yang ini (market sounding),” katanya.
Sementara Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengakui, dalam mega proyek JLS ini memang ditemukan beberapa permaslahan. Namun ia meyakini sudah ada beberapa opsi yang dapat dilakukan untuk memuluskan pembangunan JLS. “Permasalahanya adalah pembebasan lahan. Untuk menjalankan KPBU (kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) juga perlu adanya pembenasan lahan dari pemerintah,” ujar Parwata.
Kendati demikian, Politisi asal Dalung ini menyatakan, sudah ada opsi yang dapat dilakukan yakni dengan market sounding. Sehingga untuk pembebasan lahan diperkirakan dapat dilakukan pihaknya pun meminta pemerintah agar optimis dapat melanjutkan proyek tersebut. Apalagi tidak perlu mengeluarkan uang sebanyak Rp 800 miliat secara langsung.
“Opsi yang diberikan kepada pemerintah daerah yaitu dengan skema market sounding. Jadi itu (pembebasan lahan) akan dicover oleh pemenang tender. Tetapi ini akan menjadi pembengkakan pembayaran, sehingga ini yang akan kami yakinkan kepada pemerintah,” jelasnya. seraya mengatakan, karena APBD tidak dapat mencakup pembayaran, sehingga biaya pembebasan lahan akan dijadikan satu dengan kontruksi. Setelah masuk ke biaya konstruksi pembayarannya dapat dicicil.
Untuk memastikan pemerintah dapat melakukan pembayaran, polisiti PDIP ini menerangkan, harus dilakukan analisis pendapatan dan kebutuhan daerah. Pasalnya JLS merupakan program strategis Bupati Badung yang telah disampaikan dalam RPJMD semesta berencana. Bahkan nantinya jls ini akan menjadi destinasi wIsata yang dapat meningkatkan pariwisata.
“Sehingga ini kedepannya dapat meningkatkan pendapatan daerah. Kami di lembaga DPRD sangat mendorong proyek ini segera dapat terealisasi, karena ini merupakan kebutuhan dan dorongan positif terhadap ekonomi serta pendapatan badung,” imbuhnya.(kbh6)
