May 23, 2022
Daerah POLHUKAM

Kolaborasi BNPT Sosialisasikan Perpres No 7 Tahun 2021 Tentang RAN PE, Cegah Ekstrimisme

Denpasar – kabarbalihits

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkolaborasi bersama Kementerian Dalam Negeri menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme (RAN PE) dan Konsolidasi Indonesia Knowledge Hub on Counter Terrorism and Violent Extremism (I-KHub on CT/VE). 

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen. Pol. Boy Rafli Amar, M.H. berlangsung dari 9 sampai 10 Maret 2022 di Hotel Grand Hyatt Sanur, Denpasar. 

Kegiatan sosialisasi juga dihadiri Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Dr. Drs. Bahtiar, M.Si., Chargé d’Affaires, the Delegation of the European Union to Indonesia, Margus Solnson, Perwakilan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol), dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dari 34 Provinsi seluruh Indonesia.

Kepala BNPT Komjen. Pol. Boy Rafli Amar menyampaikan pentingnya melibatkan unsur pemerintahan daerah dalam mensosialisasikan Perpres RAN PE karena permasalahan radikalisme, ektremisme, hingga terorisme merupakan musuh negara yang pencegahannya dilaksanakan mulai dari hulu hingga hilir. Diharapkan program yang disasar menjadi bagian dalam rangka penguatan pencegahan intoleransi radikalisme dan terorisme. 

“Jadi ini suatu aktivitas bersifat mengajak masyarakat secara luas untuk bisa berperan serta secara aktif agar menjadi subjek dalam upaya mencegah berkembanya paham-paham intoleransi, radikalisme yang mengarah kepada terorisme. Kegiatannya macam-macam termasuk seperti penguatan aturan, regulasi ditingkat kementrian lembaga dan di daerah-daerah,” ucap Komjen. Pol. Boy Rafli Amar (10/3/2022).  

Program kesbangpol diyakini menjadi bagian dalam upaya mensosialisasikan wawasan kebangsaan. Kolaborasi kegiatan ini sejalan dengan mandat yang tertuang dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2021 akan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat yang merupakan ujung tombak implementasi RAN PE di tingkat masyarakat.

“Melalui program-program kesbangpol yang bersinergi dengan FKPT diharapkan menjadi program yang dapat menyentuh kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di daerah,” katanya. 

Menurutnya indeks toleransi bisa menjadi acuan terhadap kasus intoleransi yang terjadi tiap daerah di Indonesia. Dimana intoleransi bisa berkaitan dengan survey terhadap kelompok pelajar, mahasiswa, sampai kelompok dewasa.

“Ini yang nanti kita upayakan jadi semakin baik. Fenomena intoleransi selama ini menjadi kecenderungan yang terjadi di masyarakat, apakah itu didalam kegiatan secara fisik sehari-hari, apa kegiatan juga berkaitan informasi yang berada pada sosial media. Itulah yang juga kita upayakan agar narasi-narasi intoleransi berpotensi menjadi sarana dalam terjadinya disintegrasi sosial bisa kita cegah,” pungkasnya. 

Dilanjutkan, semangat saling menghormati merupakan jati diri Bangsa Indonesia yang harus dijaga dan perlu ditingkatkan, maka fenomena intoleransi adalah sebuah tantangan yang harus dihadapi bersama. 

“Intinya semua pihak kita ajak untuk tetap memiliki semangat persatuan dan kesatuan ditengah keberagaman yang ada di tengah-tengah Bangsa Indonesia,” ujarnya.

Baca Juga :  Bupati Tabanan Terima Audiensi sekaligus Perkenalan KPN Tabanan yang Baru

Dalam rangka mengoptimalkan Pelaksanaan RAN PE tersebut, BNPT juga telah membangun sebuah platform koordinasi dan kolaborasi berkenaan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme, yaitu Indonesia Knowledge Hub on Countering Terrorism and Violent Extremism (I-KHub on CT/VE) yang pengelolaannya merujuk pada Surat Keputusan Kepala BNPT No. 206 Tahun 2021 tentang Indonesia Knowledge Hub on CT/VE (I-KHuB BNPT). 

Platform ini merupakan platform berbasis digital yang berfungsi untuk penghimpunan data dan sarana berbagi informasi upaya penanggulangan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. (kbh1)

Related Posts