
Terima Audiensi KSPSI Bali, Wayan Suyasa Dapat Dukungan Maju Badung 1
Badung – kabarbalihits
Wakil Ketua I DPRD Badung, I Wayan Suyasa, S.H., menerima Audiensi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Bali, di ruang Rapat Gosana II Gedung DPRD Badung, Senin (15/1). Dalam pertemuan tersebut, Wayan Suyasa mendapat dukungan penuh dari para serikat pekerja Badung dan Bali untuk maju menjadi Badung 1 dalam Pilkada 2024 mendatang.
Ketua KSPSI Bali, I Wayan Madra mengatakan, Audiensi ini dilaksanakan untuk menyerap aspirasi para pekerja di Badung melalui perwakilan dari KSPSI Kabupaten Badung. “Di momen ini kita gunakan kesempatan untuk diskusi apa yang perlu diperkuat, perjuangan kita sebagai organisasi serikat pekerja. Para serikat pekerja berjuang untuk bisa hidup layak dan sejahtera bersama keluarga. Bagaimana kita dan keluarga bisa hidup sejahtera” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Wayan Madra juga menyatakan dukungannya kepada Wayan Suyasa untuk maju menjadi Badung 1 dalam Pilkada 2024 mendatang. Wayan Suyasa sangat relevan untuk diperjuangkan menjadi Badung 1 karena selama ini telah terbukti secara nyata berjuang untuk kaum buruh. “Kami melihat sosok Wayan Suyasa Selama ini telah memperhatikan dan berjuang untuk para pekerja” imbuhnya.
Sementara, Wakil Ketua I DPRD Badung, I Wayan Suyasa menyambut baik dan mengapresiasi Audiensi KSPSI yang merupakan induk organisasi buruh di Bali ini. Ia menyampaikan, sebelum menjabat sebagai wakil rakyat, pihaknya juga pernah sebagai pekerja di salah satu hotel di Bali.
“Saya juga dulu seorang buruh, karyawan hotel. Intinya, bukan baru saya menjadi anggota Dewan saya diberi kesempatan menjadi ketua buruh. Bukan, tetapi dari awal saya bagian dari buruh, tidak ada salahnya kita selalu berkoordinasi. Saya berterimakasih atas apirasi yang disampaikan terkait dukungan maju menjadi Bupati. Kita harus melihat Pemilu 2024 dulu,” ujarnya.
Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja (FSP) Bali Kabupaten Badung itu mengatakan, selama ini para buruh/pekerja selalu dituntut oleh pengusaha maupun pemerintah. Namun, aspirasi para buruh/pekerja jarang didengar. “Mungkin hanya saat May Day saja baru ditanya aspirasinya apa. Saya bagian dari buruh juga, saya ingin gerakan buruh ini harus bersatu demi cita-cita kita bersama,” katanya.
Suyasa tidak menampik bahwa, selama ini, para pekerja hanya akan ingat organisasi disaat ada masalah. Maka, inilah pentingnya pemerintah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, termasuk wakil rakyat, pengusaha dan pekerja untuk selalu berkomunikasi.
“Bukan orientasinya tuntutan hak saja, tetapi sejauh mana mereka bisa mengimplementasikan organisasi ini bisa dikenal luas oleh masyarakat. Maka dari itu, kita ingin memberikan suatu perhatian kepada anggota Serikat Pekerja di masing-masing perusahaan agar mereka punya rasa sense of belonging yaitu sama-sama saling menguntungkan ataupun minimal selanjutnya tugas dan kewajiban,” paparnya.
Sementara, buruh ataupun pekerja selalu diorientasikan upahnya standar UMK. Padahal undang-undang sudah jelas 0 sampai di bawah 1 tahun itu baru bicara UMK. Artinya, pemerintah mengamankan pekerja itu disaat mulai bekerja tidak kurang dari UMK.
“Kalau pengusaha ataupun perusahaan sudah lebih bahkan lebih dari 5 tahun sampai 15 tahun tidak orientasinya UMK. Itu sudah rasa, bagaimana kalau kita sudah mendapatkan untung perusahaan kok masih bicara UMK. Karena UMK itu standarnya kemarin kan masih lajang, belum menikah, belum punya anak itu gradenya UMK sehingga 0 sampai 1 tahun karena mereka masih lajang. Kalau sudah 5 tahun ke atas mereka sudah menikah, punya anak masa tetap UMK gradenya. Kan tidak rasional. Tapi kita tidak bisa bicara lokal genius Bali, karena UU dibentuk di pusat,” jelasnya.
Terkait dukungan dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Bali untuk maju menjadi Badung 1, Wayan Suyasa menyatakan, sebagai bagian dari aspirasi karena mereka melihat ke depannya akan ada pesta demokrasi, secara pribadi dirinya menyatakan sangat mengapresiasi.
“Akan tetapi, bukan karena munafik, tetapi biarlah dulu orang politik seperti saya berproses dalam tanggung jawab selaku orang politik menentukan jati diri saya bisa memberikan suatu bukti minimal 14 Februari kursi wakil rakyat minimal 20 persen. Intinya, saya beri grade dulu, saya buktikan dulu di pileg 2024, mampu nggak saya kursi Partai Golkar di DPRD Badung minimal 20 persen. Setelah itu mari kita duduk bersama lagi, untuk menentukan sikap di pilkada ke depan bersama. Jika memang sudah bisa, saya yang akan berkepentingan dan berkoordinasi dengan siapa pun lapisan masyarakat apalagi lapisan organisasi,” pungkasnya. (kbh5)