Sekolah Swasta di Badung Semakin Minim Siswa, BMPS Mesadu ke Dewan
Badung-kabarbalihits
Minimnya sekolah swasta di Kabupaten Badung serta tidak adanya bantuan lagi dari pemerintah bagi Sekolah swasta di Badung membuat sejumlah pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) di Kabupaten Badung mendatangi gedung DPRD Badung, Kamis (8/7). Rombongan dipimpin langsung Ketua BMPS Kabupaten Badung Wayan Retha tersebut diterima oleh Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, Wakil Ketua I, Wayan Suyasa dan Sekda Badung, Wayan Adi Arnawa.
Ketua BMPS Kabupaten Badung , Wayan Retha mengatakan, perguruan swasta adalah bagian dari aset pemerintah tidak saja hanya mitra semata. Subsidi pembiayaan pendidikan yang dulunya sempat diberiakan pemerintah Kabupaten Badung dan kini mandeg, apa lagi sekarang pengalihan SMA yang kewenangannya di pihak Propinsi yang semakin membuat sengsara sekolah swasta di Badung, karena tidak ada lagi subsidi dari pemerintah kabupaten.
“Proteksi penerimaan siswa baru ini juga kita sering menuai masalah, karena kami setiap tahun mengalami kekurangan murid. Bahkan ada 10 SMP swasta yang sakit yakni SMP Swastiastu di Desa Adat Tangeb yang dulu berdiri ditahun 1959, SMP Widya Pura Untal-Untal berdiri tahun 1961, SMP Sunari Loka Kuta yang berdiri di tahun 1960-an, SMP Pancasila Canggu, SMP Budi Utomo Kerobokan, SMP Dharma Sastra Sempidi, SMP Widya Bhuana Munggu, SMP Ngurah Rai Kerobokan, SMP Dharma Sastra Jimbaran dan SMP Seni Ukir Tangeb. Belum lagi SMA swasta di Badung yang kembang kempis yang tidak perlu kami jelaskan panjang lebar lagi,” ujarnya.
Menindaklanjuti masukan para pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta Ketua DPRD Badung, Putu Parwata mengatakan, mengapresiasi kedatangan para pengurus sekolah swasta untuk menyampaikan aspirasi mereka. “Ada beberap kebijakan yang harus kita yakini bersama agar sekolah swasta ini bisa hidup yakni adanya penerapan kolaborasi serta pembinaan sekolah dalam penerimaan siswa. Operasional ari sekolah swasta adalah penerimaan SPP, bagaimana jika mereka tidak memungut SPP dari mana subsidinya ? dan disinilah sebetulnya peran pemerintah. Nanti kita akan rancang regulasi serta rekomendasi untuk bisa melakukan subsidi ini sehingga nanti pemerintah tidak ragu lagi dalam membantu sekolah swasta ini,”ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan, sekolah juga harus tetap menjaga kwalitas agar tetap bisa eksis yakni membagun platfoam berbasis teknologi . “Pedagogik harus dimaksimalkan serta pemerintah harus memberikan insentif pihak sekolah swasta agar bisa hidup karena terjadi ketidak merataan penerimaan siswa. Kami akan mengawal ini dengan bapak Wayan Suyasa agar mendapatkan solusi dari pemerintah. Pemerintah tidak boleh duduk manis, diam saja menyikapi masalah ini,”terangnya.
Sementara Sekda Badung, Wayan Adi Arnawa mengatakan, pihaknya mengapresiasi terhadap kegiatan ini. “Menjawab peran pemerintah Kabupaten Badung terhadap sekolah swasta, ini sudah jelas Pemerintah Kabupaten Badung sangat memberikan ruang bagi sekolah swasta dengan mendorong memberikan stimulus kepada sekolah swasta melalui APBDnya walaupun secara indeks tidak secara maksimal. Ada keinginan sekolah swasta dalam memperoleh siswa dalam penerimaan siswa saat ini, kita saat ini tidak bisa memaksa siapapun, kita di pemerintah pasti akan memberikan ruang kepada siapa pun untuk membangun dunia pendidikan kita di Badung. Tapi ini kembali lagi pada kualitas dan sudah saatnya perguruan swasta ini juga melakukan evaluasi dalam rangka untuk mendapatkan simpati masyarakat agar anaknya mau bersekolah disana,”paparnya.
Untuk kelanjutan bantuan stimulus agar tetap berlanjut , Adi Arnawa mengatakan, untuk saat ini belum bisa, karena melihat kondisi celah fiskal kita yang tidak memungkinkan. “Kita masih melakukan pemenuhan biaya operasional pemerintah dulu, setelah itu tertutupi. Pemerintah akan tetap hadir dalam membantu sekolah swasta ini, dan kita akan carikan formulasi untuk melakukan kolaborasi agar sekolah swasta di Kabupaten Badung bisa tetap eksis,”terangnya. (Kbh6)
