BMPS Bawa Aspirasi Amankan PPDB, Ini Yang Akan Dilakukan Senator A.A Gde Agung
Denpasar-kabarbalihits
Dalam masa penerimaan peserta didik baru (PPDB), Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Bali membawa aspirasi dan usulan kepada anggota DPD RI asal Bali, Anak Agung Gede Agung, rabu (16/6). Ketua umum BMPS Provinsi Bali, Gede Ngurah Ambara Putra mengatakan, langkah menemui anggota DPD RI ini adalah ingin mengkondisikan pelaksanaan PPDB tahun ini bisa mengikuti aturan yang ada. Seperti, sesuai dengan kuota yang ditetapkan dalam satu rombel.
“Jangan pernah ada lagi melebihi kuota seperti tahun lalu!!,” tegas Ambara Putra, seraya pihaknya berharap tidak ada gelombang kedua dalam pelaksanaan PPDB tahun ini.
Karena bagaimanapun juga sekolah swasta sangat tergantung kepada peserta didik. Menurutnya sangat miris, kekisruhan PPDB beberapa tahun terakhir menyisakan duka yang amat berat, seperti penerimaan siswa yang sebelumnya hingga 10 kelas, sementara pada tahun lalu hanya mendapatkan satu kelas. Bahkan dirinya berharap bantuan guru di sekolah swasta agar tidak dikurangi, bahkan harus ditambah lagi.
“Agar jangan lagi ada dikotomi antara guru sekolah negeri dengan guru sekolah swasta, bahkan seharusnya pemerintah wajib membiayai para pahlawan tanpa tanda jasa tersebut,” ujarnya.
Ambara putra menambahkan, pemerintah agar membentuk suatu seksi atau bidang yang khusus membawahi tentang sekolah swasta. Sehingga sekolah negeri dan sekolah swasta bisa bersinergi.
Atas aspirasi yang dibawa oleh BMPS tersebut, selaku Senator asal Bali, Anak Agung Gede Agung menyatakan segera menangani permasalahan yang ada di dunia pendidikan ini. Karena menurutnya, sebagai bangsa Indonesia tidak boleh melupakan sejarah, terlebih lagi sekolah swasta adalah lembaga yang mampu memberikan pendidikan kepada masyarakat jauh sebelum Indonesia merdeka. Untuk itu mantan Bupati Badung ini sebetulnya sudah sempat bertemu dengan kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali bahkan Menteri Pendidikan untuk menjaga pelaksanaan PPDB sama seperti harapan yang di aspirasikan oleh bmps tersebut.
“Dan langkah selanjutnya adalah aspirasi ini akan saya sampaikan kembali kepada pemegang kebijakan baik di provinsi maupun di pusat,” pungkasnya. (kbh2)
