Dewan Badung Minta Pemerintah Jujur Sampaikan Kondisi Keuangan, Juga Dukung “Perjuangan” Dapatkan Dana Pusat
Badung-kabarbalihits
Rencana Kabupaten Badung untuk memohon dana pusat, mendapat respon positif dari Pimpinan DPRD Badung. Hal ini mengingat kondisi keuangan Pemkab Badung kini dalam kodisi yang terpuruk. Wakil Ketua I DPRD Badung I Wayan Suyasa mengapresiasi kejujuran pihak eksekutif dalam menyampaikan kondisi keuangan di tengah pandemi Covid-19.
“Kami sebagai DPRD Badung yakni dalam fungsi control, budgeting dan legislatif yang kami harapkapkan kita bersama menyampaikan hal yang realistis dan transparan kepada masyarakat Kabupaten Badung.” ujarnya, Rabu di Gedung Dewan (19/5).
Wayan Suyasa juga mengatakan, pendapatan asli daerah (PAD) Badung yang selama ini dari tahun ke tahun sangat bergantung pada sektor pariwisata. Pasalnya dari pajak hotel dan restoran menyumbang 87 persen ke pendapatan Badung. Namun saat pandemi Covid-19 pastinya akan berpengaruh langsung kepada sektor pariwisata. “PAD yang berasal dari pariwisata berkurang mencapai 85 persen. Kalau dulu mendapatkan 200 sampai 300 miliyar per bulan kini hanya mencapai 45 sampai 50 miliyar per bulan,” ungkap politisi asal Penarungan ini.
Menurutnya, jika dihitung dalam setahun ini APBD Badung hanya akan mencapai 2 triliyun. Angka tersebut masih jauh dari target APBD 2021 yakni 3,8 triliyun. Sehingga ia menganggap perlu dilakukan perubahan APBD 2021. “Kami akan duduk bersama kembali dengan hati-hati, dan betul-betul kembali mengikuti situasional. Tidak harus menyampaikan atau memiliki target yang begitu besar, Kita harus jujur saat pembahasan APBD Perubahan berapa yang bisa kita capai nantinya agar mendapat celah fiskal positif,” jelasnya
Wayan Suyasa yang juga Ketua DPD Golkar Badung menjelaskan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat Pemkab Badung juga harus menyampaikan kondisi secara real. “Kalau dulu dilihat kondisi pendapatan masih tinggi sehingga Badung membantu pemerintah pusat dalam pembayaran gajinya. Sementara jika dalam kondisi saat ini, kita melaporkan kondisi sebenarnya pemerintah melihat celah fiskal yang positif ditambah kondisi pariwisata yang terpuruk, berarti kita sangat memerlukan bantuan dari pusat tentunya pembayan gaji PNS akan kembali ke pusat,” pungkasnya. (kbh6)
