May 13, 2021
POLHUKAM

Kemenkumham Tolak Kepengurusan Partai Demokrat Hasil KLB Deli Serdang, Yasonna Laoly : Pemerintah Bertindak Objektif dan Transparan

Jakarta – kabarbalihits

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasonna Laoly menyatakan bahwa pemerintah menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan kubu Moeldoko.

Permohonan ini diajukan Moeldoko dan kawan-kawan setelah melakukan Kongres Luar Biasa mengatasnamakan Partai Demokrat di Deli Serdang Sumatera Utara pada awal Maret lalu. “Pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak,” ujar Yasonna Laoly dalam konpres secara virtual didampingi Menko Polhukam Mahfud MD, Rabu (31/3/2021).

Dijelaskan Yasonna, pihak Moeldoko dan Jhoni Allen mengajukan permohonan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga( AD/ART) Partai Demokrat berdasarkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang.

Mereka juga mengajukan perubahan kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB.Kemenkumham kemudian melakukan pemeriksaan dan verifikasi atas surat yang disampaikan kubu Moeldoko.Namun, Kemenkumham kemudian meminta pihak Moeldoko untuk melengkapi kekurangan dokumen sebagai persyaratan. “Terkait surat ini pihak KLB Deli Serdang untuk menyampaikan beberapa tambahan dokumen,” kata Yasonna.

Setelah memeriksa pemeriksaan dokumen yang dilengkapi oleh kubu KLB, Kemenkumham masih menemukan sejumlah persyaratan yang belum dipenuhi. “Masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi, antara lain perwakilan DPD, DPC tidak disertai mandat ketua DPD dan DPC,” ujar Yasonna.

Terkait adanya argumen-argumen yang disampaikan pihak KLB Demokrat Deli Serdang ke Kemenkumham tentang Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Yasonna mengungkapkan Kemenkumham menggunakan rujukan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang terdaftar yang telah disahkan dan dicatatkan di Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020 lalu.

“Argumen-argumen tentang Anggaran Dasar yang disampaikan KLB Deli Serdang, kami tidak berwenang untuk menilainya, biarlah itu menjadi ranah pengadilan. Jika pihak KLB Demokrat Deli Serdang merasa bahwa Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga tidak sesuai dengan UU Partai Politik silakan gugat di pengasilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” papar Yasonna.

Baca Juga :  Datangi Polres Badung, Kader DPC PDI Perjuangan Badung Laporkan Pembakaran Bendera 

Yasonna juga menegaskan bahwa Kemenkumham bertindak objektif dan transparan dalam memberikan keputusan tentang persoalan Partai Demokrat ini. “Seperti yang kami sampaikan sejak awal bahwa pemerintah bertindak objektif dan transparan dalam memberikan keputusan tentang persoalan partai politik ini,” pungkasnya. (kbh6) 

Related Posts