AHY Sebut Ada Gerakan Merebut Paksa Partai Demokrat, Libatkan Lingkaran Kekuasaan
Jakarta – kabarbalihits
Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggelar konfrensi pers terkait dengan kondisi Indonesia terkini, khususnya hal penting yang menyangkut masalah yang menimpa Partai Demokrat. Hal ini disampaikannya sesuai rapat pimpinan (Rapim) khusus DPP Partai Demokrat, Senin(1/2).
AHY menyebut, berdasarkan kesaksian sejumlah pihak, ada upaya dari pejabat di lingkar kekuasaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hendak merebut Partai Demokrat secara paksa.
“Hal ini tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat, menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo,” tuturnya.
Meski demikian AHY yang didampingi Sekjen, Hinca Pandjaitan dan Wasekjen DPP Partai Demokrat, Putu Supadma Rudana (PSR) serta pejabat DPP lainnya, mengaku tidak mudah percaya begitu saja, dan tetap mengedepankan asas “praduga tak bersalah”. Untuk itu pihaknya telah bersurat secara resmi ke Presiden Joko Widodo.
“Tadi pagi saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan,” ungkapnya.
Gerakan politik yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional menurutnya juga dapat terjadi pada partai politik yang lain.
Laporan maupun aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat baik pusat, daerah maupun cabang tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Partai Demokrat maupun pihak eksternal partai yang dilakukan secara sistematis sudah lama diterimanya.
Putra sulung Presiden RI ke 6 ini juga menyebut Gabungan dari pelaku gerakan ini terdapat lima orang yang meliputi, 1 orang kader aktif, 1 orang orang kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 orang kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai Demokrat 3 tahun lalu. Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sedang dimintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo.
“Para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada kami tersebut merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketua Umum Partai Demokrat. Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti “dengan paksa” Ketum PD tersebut, dilakukan melalui telpon maupun pertemuan langsung,” beber AHY.
Bahkan dalam komunikasinya tegas AHY, pengambilalihan posisi Ketum Partai Demokrat, akan dijadikan jalan atau kendaraan yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang. Konsep dan rencana yang dipilih pun telah dipersiapkan dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB).
“Kami masih berkeyakinan, rasanya tidak mungkin cara yang tidak beradab ini dilakukan oleh para pejabat negara, yang sangat kami hormati, dan yang juga telah mendapatkan kepercayaan rakyat. Kami berharap semua itu tidak benar. Tetapi, kesaksian dan testimoni para kader Partai Demokrat yang dihubungi dan diajak bicara oleh para pelaku gerakan tersebut, memang menyebutkan hal-hal demikian,” ungkapnya.
Untuk itu AHY kembali memginstruksikan seluruh Kader Demokrat untuk merapatkan barisan dan mempertahankan soliditas yang telah terbangun dengan tetap bersatu dan senantiasa memperjuangakan harapan rakyat Indonesia.
“Kita jangan gentar menghadapi ujian dan tantangan ini, karena meski Demokrat diganggu, justru akan membuat Demokrat semakin kuat. Sejarah mengatakan, tidak ada partai yang kuat, tanpa cobaan yang berat,” tegasnya, sembari mengatakan kapal yang kokoh tidak akan hancur diterjang ombak, nahkoda yang tangguh, tidak lahir dari lautan yang tenang. (kbh6)
