Webinar PPS UNR, Netralitas ASN “Membangun Meritokrasi dan Demokrasi di Indonesia”
Denpasar-kabarbalihits
Webinar Netralitas ASN dengan tema “Membangun Meritokrasi dan Demokrasi di Indonesia” digelar Program Pasca Sarjana (PPS) Universitas Ngurah Rai, selasa (27/10) secara offline dan online. Webinar dibuka langsung oleh Rektor Universitas Ngurah Rai, Dr. Ni Putu Tirka Widanti, M.M., M.Hum.
Direktur Pascasarjana Universitas Ngurah Rai, Dr. Nyoman Diah Utari Dewi, A.Par.,M.AP menegaskan bahwa webinar ini terlaksana atas kerjasama Pascasarjana Universitas Ngurah Rai, Indonesian Association for Public Administration (IAPA) dan KASN RI.
“Peserta webinar diikuti oleh para akademisi, mahasiswa Administrasi Publik dan hukum jenjang strata satu dan magister (strata dua), para penyelenggara pemilu, Aparatur Sipil Negara, Majelis Desa Adat Provinsi Bali, LSM dan Media massa cetak dan elektronik,” jelasnya.
Sementara itu, hadir sebagai narasumber Dr. Arie Budhiman, M.Si dari Komisioner KASN, Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M. dari DPR – RI, Dr. Gede Sandiasa, M.Si dari DPD IAPA Bali Nusra bidang pengembangan kelembagaan, dengan narasumber utama adalah Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA.
Webinar di pandu oleh ketua panitia, Dr. Ida Ayu Putu Sri Widnyani yang juga Kaprodi MAP Pascasarjana Universitas Ngurah Rai sekaligus Ketua DPD IAPA Bali Nusra.
Ida Ayu Putu Sri Widnyani mengatakan, disamping acara webinar, dijelaskan pula ada sebuah aplikasi yang dibuat oleh IAPA yaitu Aplikasi “Jaga ASN”. Aplikasi ini sebagai wadah partisipasi warga untuk ikut serta sebagai kontrol sosial menjaga netralitas ASN dari unsur politik.
“Webinar ini diselenggarakan dengan latar belakang Membangun meritokrasi dalam sistem Aparatur Sipil Negara (ASN). Indonesia merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menciptakan ASN yang profesional (kompeten), integritas, dan netral (imparsial). Prinsip dasar sistem merit tersebut menjadi fondasi bagi lahirnya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas yang pada gilirannya memperkuat tatanan pemerintahan demokratis Indonesia,” ungkapnya.
https://youtu.be/j5OJ9IfITJo
Dijelaskan, dalam perspektif the result oriented government wujud nyata dari manfaat demokrasi adalah kinerja pembangunan suatu negara yang didalamnya mencerminkan pemenuhan kebutuhan publik. Dalam konteks ini ASN yang dibangun berdasarkan prinsip merit merupakan the enabling factor yang berkontribusi bagi pencapaian tujuan pembangunan tersebut. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa meritokrasi dan demokrasi menjadi dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.
“Prinsip profesionalisme, integritas, dan netralitas ASN menjadi pilar penting untuk menciptakan meritokrasi dalam sistem ASN. Artinya, prinsip yang satu dengan yang lain saling berkaitan dan memengaruhi. Pelanggaran netralitas ASN yang terjadi umumnya didorong oleh motif untuk mendapatkan dan mempertahankan jabatan, materi dan proyek. Motif tersebut secara jelas bertentangan dengan prinsip profesionalitas ketika jabatan publik diberikan kepada ASN bukan atas dasar kompetensi-profesionalitas tetapi pada kedekatan politis antara ASN dan pejabat politik. Selain itu, motif tersebut juga memperlihatkan pula masih kentalnya perilaku korup pejabat politik dan ASN dalam mengelola sumber daya publik,” imbuhnya.
Untuk itu, melakukan advokasi secara terus menerus untuk mewujudkan netralitas ASN menjadi tanggung jawab pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun masyarakat luas, yang dalam konteks ini sivitas akademika Universitas Ngurah Rai bersama IAPA berkomitmen untuk berada di garda terdepan mewujudkan meritokrasi dan demokrasi Indonesia. (Kbh2)
