Bandingkan Dengan Bangli, Dewan Badung Minta Gaji Pegawai Kontrak Tak Dipotong
Badung – kabarbalihits
Berhembusnya wacana Pemerintah Kabupaten Badung akan melakukan pemotongan 50% gaji pegawai kontrak, meski baru sebatas wacana tak urung membuat resah para pegawai kontrak. Keresahan para pegawai kontrak akhirnya mendapat tanggapan pimpinan DPRD Badung, kamis (9/7).
“Terkait dengan adanya isu atau simulasi gaji pegawai kontrak akan dipotong 50 persen, jadi kami memberikan pandangan dan suatu usulan kepada Pemerintah, pertama gaji kontrak tidak usah ada pemotongan”, ujar Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua DPRD Badung Made Sunarta dihadapan sejumlah Wartawan di Gedung Dewan.
Putu Parwata politisi PDI Perjuangan asal Desa Dalung ini mengaku sangat prihatin jika nafkah yang biasa diterima pegawai kontrak harus dikurangi. Selain itu, masalah gaji merupakan bagian dari pengeluaran tetap pemerintah. “Kasihan pegawai kontrak dapat gaji 2,5 juta kan dapat cuma sejuta, lebih rendah dari Bangli. Jadi, kami minta jangan dipotong”, jelas P-P sapaan akrab ketua DPRD Badung ini.
Sejak Pandemi Covid-19, beban kerja pegawai Pemkab Badung sangat jauh berkurang. Jadi sangat masuk akal apabila pemerintah melakukan penyesuaian.Terlebih pendapatan daerah tidak sesuai target. Pihaknya tetap mengusulkan agar TPP tetap dibayar namun dipotong 50%.
Dari 3 bulan yang belum terbayarkan dibayar dua kali, namun dengan keputusan yang belum pasti. “Kalau Pemeritnah belum bisa maksimal membayar TPP, kami usulkan tetap dibayar tapi dua kali dan dipotong 50 persen. Yang penting ada kepastian dulu, sehingga tidak ada polemik,” beber Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung ini. Sejauh ini, Putu Parwata menyebut pegawai resah karena Pemerintah belum memberikan kepastian pembayaran ini. (kbh6)
