Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Gianyar Tahun 2019, Kembali Memperoleh Opini WTP
Gianyar – kabarbalihits
DPRD Kabupaten Gianyar kembali menggelar Rapat Paripurna yang kali ini mengagendakan penyampaian penghantar raperda Kabupaten Gianyar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Gianyar tahun 2019.
Rapat Paripurna DPRD Gianyar dilaksanakan dengan cara virtual, namun beberapa anggota DPRD turut hadir dalam sidang tersebut dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Sidang dipimpin Ketua DPRD Wayan Tagel Winarta didampingi Wakil Ketua, Gst Ngurah Anom Masta, serta Sekretaris Dewan (Sekwan), Wayan Kujus Pawitra, S.Sos.,MAP.
Dalam laporan Bupati Gianyar, senin (6/7) disampaikan bahwa, APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya desain dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan dan belanja daerah. Proses penyusunan APBD bertujuan untuk memberikan arah kebijakan perekonomian dan menganggarkan sumber daya yang dimiliki masyarakat.
Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, SST.Par.,MAP menjelaskan, pendapatan daerah yang direncanakan sebesar Rp. 2,329 triliun lebih atau 97,02 %, pendapatan asli daerah yang sah direncanakan sebesar Rp. 1,031 triliun lebih dapat direalisasikan sebesar Rp. 997,478 miliar lebih atau 96,72%.
Selain itu pendapatan yang sah terdiri atas pendapatan hibah direncanakan sebesar Rp.57,444 Milyar lebih, terealisasi sebesar Rp.61, 397 Milyar lebih. Realisasi tersebut bersumber dari pendapatan hibah BOS yang disalurkan dari Pemerintah Provinsi serta pemerintah pusat.
Sementara belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi belanja modal, belanja tak terduga dan transfer dalam tahun anggaran 2019 direncanakan sebesar Rp. 2,393 Triliun lebih dengan realisasi sebesar Rp. 2,229 Triliun lebih atau 93,13 %.
Bupati Mahayastra menambahkan, realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun anggaran 2019 lebih rendah sebesar Rp. 71,028 Milyar lebih dari yang direncanakan. “Hal ini disebabkan karena adanya penurunan penerimaan dana transfer baik dari transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi”, ujarnya.
Sementara itu, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dari BPK RI Perwakilan Provinsi Bali yang diserahkan pada tanggal 15 Juni 2020, Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2019 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dimana tahun anggaran 2019 merupakan tahun keenam secara berturut-turut Kabupaten Gianyar memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian.
Ketua DPRD Kabupaten Gianyar, Wayan Tagel Winarta mengucapkan selamat atas predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada pemerintah Kabupaten Gianyar dan diharapkan di tahun-tahun berikutnya akan dapat mempertahankan predikat tersebut. (tim kbh)
