Rapat Paripurna DPRD Badung LKPJ Bupati, Dewan Apresiasi Penjelasan Bupati Terkait Apbd 2019
Badung – kabarbalihits
DPRD Badung menggelar rapat paripurna dengan agenda penjelasan LKPJ Bupati , Selasa (28/7) di ruang rapat gedung DPRD Badung. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata didampingi Wakil Ketua I Made Sunarta, dihadiri Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, Sekda Badung Wayan Adi Arnawa, Sekwan Badung I Gusti Agung Made Wardika, Anggota Dewan Badung dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.
Dalam rapat paripurna yang tetap mengedepankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, pimpinan DPRD Badung memberikan apresiasi terhadap penjelasan Bupati Badung mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019. Seluruh program yang telah dirancang di 2019 dan disepakati DPRD tersebut, dianggap sudah berjalan dengan baik.
“Kenapa saya bilang berjalan dengan baik, ini adalah fakta dan realitas yang telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK. BPK telah memberikan Wajar Tanpa Pengecualian,” terang Ketua DPRD Badung Putu Parwata usai rapat.
Artinya, lanjut Parwata tata kelola pemerintahan di Kabupaten Badung ini telah berjalan sesuai norma yang diatur. Dengan demikian, rancangan APBD 2019 telah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Badung. “Norma yang dimaksud undang-undang, aturan tata pemerintahan dan aturan-aturan lainnya. Pada dasarnya sudah berjalan baik,” tegasnya lagi.
Menurut Putu Parwata, jika melihat rancangan KUA/PPAS 2021 menurutnya, lebih fokus pada peningkatan ekonomi pasca-Covid-19. Diantaranya, menghidupkan sektor ekonomi Badung, menggali tumpuan utama selain sektor pariwisata yakni menghidupkan industri kreatif dan pertanian berbasis digital.
“Itu beberapa hal yang saya lihat tadi yang ditegaskan Bapak Bupati. Fokus pada pemulihan ekonomi pasca-Covid-19,” kata Politisi aspiratif asal Desa Dalung ini.
Selanjutnya, program lain yang diapresiasi Dewan yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui sektor pendidikan. Parwata mengungkapkan, meski masih dalam masa Covid-19, anak-anak harus tetap mendapatkan haknya menempuh pendidikan meski secara daring atau online.
“Selain itu pemerintah juga sudah menyiapkan anggaran membantu masyarakat yang perlu beasiswa, yang perlu pendidikan lebih tinggi. Itu disiapkan 432 miliar lebih dalam rancangan 2021,” tutur Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung.
“Kami sebagai dewan akan memberikan proses kesepakatan melalui pembahasan bersama TAPD. Sehingga bisa dirumuskan apa yang paling menjadi prioritas di Badung tahun 2021,” imbuhnya. (kbh6)
