Badung -kabarbalihits Pemerintah Daerah Kabupaten Badung melalui DPRD Kabupaten Badung menyerahkan sepenuhnya kepada Aparat Penegak Hukum (APH) terkait penanganan Judi Online. Meski demikian, secara umum didalam Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan atau PWK tidak masuk didalam pengejawantahannya, karena Judi Online mengandung unsur pidana. Hal tersebut disampaikan Lanjutkan Membaca
