Aksi Bali Bergerak, Anggota DPRD Bali Respon dan Bacakan Belasan Tuntutan Mahasiswa
Denpasar-kabarbalihits
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Se-Bali menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Provinsi Bali, Senin sore (22/6/2026). Mengusung nama “Aksi Bali Bergerak”, mereka melakukan longmarch dari Lapangan Timur Renon menuju gedung dewan dengan membawa berbagai atribut seperti bendera, flyer, dan spanduk bernada kritik kepada pemerintah.
Aksi yang dikoordiniri oleh Ketua BEM Universitas Udayana, I Gusti Agung Ngurah Oka Paramahamsa ini mendapat pengamanan ketat dari 300 personel Polresta Denpasar yang dibantu puluhan pecalang.
Dalam orasi yang berlangsung silih berganti, mahasiswa menyuarakan berbagai permasalahan nasional mulai dari penetapan Undang-Undang Polri, legislasi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, hingga kisruh program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ratusan mahasiswa itu diterima oleh Wakil Ketua III DPRD Provinsi Bali, I Komang Nova Sewi Putra, bersama anggota Komisi I DPRD Bali, Anak Agung Gede Agung Suyoga, Made Supartha, dan Sekretaris DPRD Bali I Ketut Nayaka.
Sebanyak 16 tuntutan resmi dibacakan dan diserahkan kepada pimpinan dewan, yang mencakup empat isu utama:
Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan: Mahasiswa mendesak evaluasi UU Polri yang dinilai disahkan tergesa-gesa, menuntut supremasi sipil, transparansi pengelolaan BPI, serta percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi.
Hak Asasi Manusia: Tuntutan pembebasan tahanan politik, evaluasi kinerja Menteri HAM, serta penuntasan pelanggaran HAM di Papua.
Ekonomi dan Kesejahteraan: Pembenahan subsidi energi, evaluasi program MBG yang dinilai bermasalah, penghentian pemotongan dana desa, stabilisasi nilai tukar rupiah, dan perbaikan defisit APBN.
Lingkungan dan Hak Masyarakat Adat: Penghentian deforestasi liar di Papua dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.
Wakil Ketua III DPRD Provinsi Bali, I Komang Nova Sewi Putra, menyatakan akan meneruskan seluruh tuntutan mahasiswa ke berbagai fraksi di DPRD, mulai dari PDIP, Gerindra, Golkar, hingga Demokrat-Nasdem.
“Tidak hanya itu, kami dari lembaga akan mengirimkan tuntutan ini ke DPR RI dan juga ke Departemen Dalam Negeri,” ujarnya di hadapan massa aksi.
Nova menegaskan bahwa dewan akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa melalui mekanisme yang sesuai. “Adik-adik melalui mekanisme aksi damai, kami juga akan melakukan sesuai dengan mekanisme kami yang ada di lembaga kami,” tambahnya.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan, Aksi Bali Bergerak menyatakan keresahan atas lemahnya tata kelola pemerintahan dan komunikasi publik yang tidak akuntabel. Mereka menyerukan seluruh elemen masyarakat untuk mengawal jalannya pemerintahan, menjaga demokrasi, serta memperjuangkan Indonesia yang adil, demokratis, dan sejahtera.
“Melalui pernyataan sikap ini, Aksi Bali Bergerak menuntut agar pemerintah melakukan pembenahan fundamental demi terwujudnya good governance yang berpihak pada rakyat, terkhusus Bali dan Indonesia,” demikian bunyi pernyataan akhir para mahasiswa.
Aksi berlangsung tertib setelah seluruh tuntutan resmi diserahkan dan diterima oleh anggota DPRD Provinsi Bali. (kbh1)
