Menteri Nusron Pastikan Kepastian Lahan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air di Papua Selatan
Jakarta-kabarbalihits
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memastikan ketersediaan lahan sekaligus kepastian hukum hak atas tanah untuk mendukung pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional di Provinsi Papua Selatan. Kepastian tersebut diwujudkan melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) oleh Kementerian ATR/BPN dengan total luasan mencapai sekitar 328 ribu hektare.
Menteri Nusron menjelaskan bahwa penyediaan lahan merupakan peran strategis Kementerian ATR/BPN dalam mendukung program swasembada nasional yang menjadi prioritas pemerintah. Seluruh tahapan administratif terkait pertanahan, termasuk pelepasan kawasan hutan, telah dilalui sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau tugas saya dalam program swasembada pangan adalah penyediaan lahan. Pelepasan kawasan hutannya sudah, dan SK HGU-nya juga sudah kami terbitkan. Dari total sekitar 486 ribu hektare, yang sudah diterbitkan SK HGU dan HGB mencapai 328 ribu hektare,” ujar Menteri Nusron Wahid.
Pernyataan tersebut disampaikan usai dirinya mengikuti Rapat Koordinasi Pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (12/1/2025).
Menurutnya, kepastian hukum atas hak atas tanah menjadi fondasi utama dalam mendorong percepatan pembangunan kawasan strategis nasional, khususnya di Papua Selatan. Dengan adanya kepastian lahan, proses investasi, pembangunan infrastruktur, serta pengembangan sektor pangan, energi, dan air dapat berjalan lebih terencana dan berkelanjutan.
Kementerian ATR/BPN, lanjut Menteri Nusron, berkomitmen untuk terus bersinergi dengan kementerian dan lembaga terkait guna memastikan pemanfaatan lahan dilakukan secara tertib, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Program swasembada ini diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan nasional, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah, khususnya di kawasan timur Indonesia.(r)
