Triwulan ke 3 PKM, FEB Unwar Dorong Tata Kelola Keuangan dan Potensi Desa Senganan Semakin Maju
Tabanan-kabarbalihits
Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dijalankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Warmadewa (Unwar) kembali menunjukkan perkembangan signifikan pada triwulan ketiga di penghujung tahun 2025.
Program bertajuk “Tata Kelola Keuangan dan Potensi Desa Menuju Desa Mandiri dan Sejahtera” ini dilaksanakan di Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, dan bertujuan mendukung desa menjadi lebih mandiri melalui penguatan sistem pengelolaan keuangan, pembangunan desa, serta optimalisasi potensi lokal.
Tim PKM yang diketuai oleh I Gusti Ngurah Sanjaya, S.E., M.Si., Ak., C.A., bersama dua dosen FEB Unwar lainnya, telah menjalankan program sejak Januari 2025. Memasuki triwulan ketiga pada Desember ini, kegiatan difokuskan pada evaluasi, finalisasi program, serta penyampaian perkembangan hasil pendampingan.
Dalam paparannya, Sanjaya menjelaskan bahwa struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Senganan terbagi atas empat kelompok utama, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat. Total APBDes yang dikelola Desa Senganan mencapai sekitar Rp. 2,7 miliar.
“Penyelenggaraan pemerintahan desa menyerap anggaran terbesar, yakni sekitar 42,23 persen atau satu miliar rupiah lebih. Besarnya alokasi ini cukup wajar mengingat Desa Senganan merupakan desa dengan jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Penebel,” jelasnya.
Menurutnya, tata kelola pemerintahan desa sudah terbantu dengan penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskudes). Namun, indikator transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi perlu tetap diperkuat agar pengelolaan keuangan sektor publik semakin optimal.
Pada bidang pembangunan desa, anggaran dialokasikan sebesar 41,41 persen. Fokus pembangunan tahun ini diarahkan pada ketahanan pangan, melalui infrastruktur jalan usaha tani serta program pemberdayaan ternak babi yang dikelola oleh BUMDes. Sanjaya menegaskan bahwa intervensi PKM turut berkontribusi dalam mengaktifkan kembali BUMDes yang sebelumnya sempat tidak berjalan akibat kendala manajemen.
“Pada triwulan ketiga, BUMDes akhirnya kembali berfungsi. Namun masih ada PR terkait pertanggungjawaban keuangan publik yang harus dituntaskan pemerintah desa dengan pihak terkait,” tambahnya.
Selain itu, Sanjaya menyoroti tantangan pada bidang pemberdayaan dan pembinaan masyarakat. Kelembagaan masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) maupun Karang Taruna hingga saat ini belum berfungsi optimal, sehingga potensi desa belum tergali maksimal. Pemerintah desa telah menyatakan komitmen untuk membentuk struktur dan menerbitkan surat keputusan lembaga terkait sebelum akhir tahun.
Di sisi lain, desa kini mulai menjajaki kolaborasi pengembangan potensi desa dengan sebuah yayasan melalui rencana pembangunan agro-ekowisata berbasis pelibatan adat, subak, dan pemerintah desa. Namun, proses kerja sama masih terkendala karena belum adanya penandatanganan nota kesepahaman (MoU).
“MoU ini sangat penting agar kerja sama berjalan terarah dan tidak menimbulkan konflik seperti beberapa contoh di daerah lain. Harapannya, setelah MoU diteken, operasional dapat berjalan dengan baik dan BUMDes dapat mengambil peran strategis,” ungkap Sanjaya.
Ia juga menegaskan bahwa PKM FEB Unwar masih perlu dilanjutkan pada 2026 untuk memastikan seluruh struktur pendukung tata kelola desa dapat berjalan optimal, termasuk penguatan SDM, aktivasi kelembagaan lokal, dan pengembangan potensi desa.
“BUMDes sudah mulai bergerak, inovasi mulai tumbuh, namun keberlanjutannya harus dipastikan. Tahun 2026 akan menjadi momentum penyempurnaan, terutama pada pembentukan LPM dan Karang Taruna sebagai penggerak pemberdayaan masyarakat,” tutupnya.
Melalui program ini, FEB Unwar berharap Desa Senganan mampu mewujudkan kemandirian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (Kbh2)
