Sepakati APBD Tahun 2026 Turun, Komitmen Bangun Badung Tetap Naik, DPRD Apresiasi Kebijakan Bupati
Badung – kabarbalihits
DPRD Kabupaten Badung, Senin (24/11/2025) menggelar rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan terhadap empat Rancangan Perarutan Daerah (Ranperda). Meliputi Ranperda tentang APBD Badung tahun anggaran 2026, Ranperda tentang pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal, Ranperda tentang fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual, dan Ranperda tentang perlindungan dan penertiban hewan pembawa rabies. Dalam rapat ini Dewan Badung pun telah menyepakati adanya penurunan APBD 2026.
Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti mengatakan, dalam rapat paripurna telah dilakukan pengambilan keputusan terhadap empat Ranperda. Keempat Ranperda ini pun telah disepakati, salah satunya berisi tentang dokumen daerah tentang APBD Kabupaten Badung 2026. “Rapat paripurna kali ini mengambil keputusan atas empat Ranperda yang telah kita putuskan, jadi ada satu dokumen daerah tentang APBD 2026,” ujar Anom Gumanti usai memimpin rapat didampingi para Wakil Ketua DPRD Badung, Anak Agung Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, I Made Wijaya, dan I Made Sunarta.
Pihaknya menyebutkan, APBD tahun 2026 telah dikoreksi oleh Bupati Badung beserta seluruh jajaran. Koreksi ini juga sesuai dengan isi Pemandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD Badung. “Sebisa mungkin APBD di tahun 2026 lebih realistis. Kami mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan bupati dan jajarannya,” ungkapnya.
Anom Gumanti pun menerangkan, dari koreksi tersebut pendapatan dalam APBD 2026 ada penurunan sekitar Rp 1 triliun. Untuk itu, dalam APBD pendapatan yang dipasang Rp 12,1 triliun lebih. “Sebenarnya ini adalah langkah positif, supaya jangan nanti berimplikasi kepada kegiatan teman-teman di pemeintah,” jelas politisi PDIP asal Kuta tersebut.
Sementara Wakil Ketua III DPRD Badung, I Made Sunarta, menyampaikan apresiasi terhadap arah kebijakan APBD Badung Tahun 2025 yang resmi ditetapkan dalam rapat paripurna, Senin (24/11/2025). Ia menilai keberanian Bupati Badung dalam mendorong pembangunan infrastruktur serta keputusan pemerintah menyusun APBD secara realistis sebagai langkah tepat untuk menjaga stabilitas pembangunan daerah.
Made Sunarta menyebut APBD Badung 2025 yang disepakati sebesar Rp12,106 triliun lebih merupakan hasil penyelarasan berbagai program prioritas pemerintah, meskipun terjadi penyesuaian dari usulan awal sekitar Rp13,1 triliun. Menurutnya, penurunan pendapatan daerah yang diproyeksikan bukanlah langkah mundur, melainkan bentuk perencanaan yang lebih masuk akal melihat tren kunjungan wisata yang diperkirakan tidak meningkat signifikan pada 2025.
“Saya berpendapat penyesuaian itu sangat realistis. Lebih baik memasang pendapatan secara rasional daripada membuat banyak program yang akhirnya tidak dapat dilaksanakan,” ujarnya.
Di sisi lain, Made Sunarta memberikan apresiasi khusus terhadap keberanian Bupati Badung yang mengambil langkah besar untuk mempercepat pembangunan infrastruktur melalui pembelian lahan jalan dalam rangka mengurai kemacetan. Ia menyebut komitmen tersebut sebagai terobosan penting karena membutuhkan anggaran besar, bahkan mencapai hampir Rp3 triliun dalam periode 2025–2026.
“Kesungguhan Bupati untuk membangun infrastruktur luar biasa, termasuk keberaniannya mengajukan pembiayaan ke bank demi kepentingan masyarakat. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Harga tanah di Kuta Selatan dan wilayah lainnya akan terus naik,” tegasnya.
Menurut Made Sunarta, keputusan pemerintah mempertahankan berbagai program bantuan untuk masyarakat sambil tetap memprioritaskan pembangunan fisik menunjukkan keseimbangan kebijakan yang patut diapresiasi. Ia menegaskan bahwa menjaga APBD tetap realistis justru menghindarkan pemerintah dan masyarakat dari beban program yang tidak mungkin direalisasikan. “Saya kira keputusan tadi sudah sangat tepat: realistis dalam pendapatan, sekaligus berani dalam menyelesaikan persoalan infrastruktur,” pungkasnya. Kbh6
