Diterima Nyoman Satria, Banggar DPRD Sumenep Belajar Tingkatkan PAD ke DPRD Badung
Badung – kabarbalihits
Anggota Komisi III DPRD Badung, I Nyoman Satria menerima DPRD Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, Kamis (23/10/2025). Kunjungan yang diterima di Gedung DPRD Badung tersebut terkait upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rombongan dipimpin langsung Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin.
Wakil Ketua I DPRD Sumenep adalah H. Dul Siam mengatakan, kedatangan rombongan adalah ingin belajar terkait peningkatan PAD dari Kabupaten Badung agar bisa ditiru di wilayahnya. “Sebenarnya Badung ini tidak bisa kami tiru karena sumber dan budayanya beda. Walaupun tidak bisa kita tiru setidaknya bisa ada peningkatan dari target PAD kami Rp 300 miliar,” terangnya.
Menurutnya, jika Kabupaten Sumenep tidak ada lompatan untuk belajar ke daerah lain, maka PAD akan jalan ditempat. Sebab, Sumenep tidak akan bisa selalu bergantung dengan pemerintah pusat. “Oleh karena itu kita serius belajar kesini dengan mengajak OPD-OPD terkait agar mereka bisa langsung mendengar kiat-kiat dari Badung. Mungkin 30 persen, 50 persen bisa kita tiru dan bisa untuk meningkatkan pendapatan kami di Sumenep,” kata pria yang sudah empat kali duduk di DPRD Sumenep ini.
Nyoman Satria mengungkapkan, PAD Badung tahun 2025 dirancang sebesar Rp 10 triliun. Sedangkan tahun 2026 dirancang Rp 11,5 triliun. Pendapatan Kabupaten Badung sebagian berasal dari pajak hotel dan restoran (PHR). Politisi PDIP Badung ini menyatakan, salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan Badung yakni dengan membentuk Tim Terpadu Optimalisasi Pendapatan Daerah (TOPD) dalam upaya mengoptimalkan pendataan potensi pajak daerah. “Sebenarnya pariwisata Badung juga sangat rentan dengan berbagai isu. Termasuk isu-isu global yang ada juga mempengaruhi pendapatan Badung,” katanya.
Menurut Satria, Pemkab Sumenep bisa melakukan pemanfaatan tanah pemerintah daerah yang tidak dipakai yang mungkin bisa disewakan kepada pihak ketiga. Kemudian, pemungutan retribusi-retribusi agar peningkatan pendapatan daerah lebih optimal.
“Kita siap untuk melakukan kerjasama mungkin potensi apa yang bisa dilakukan antara pemerintah Kabupaten Badung dengan Pemerintah Kabupaten Sumenep. Mungkin yang perlu ditingkatkan adalah di UMKM mereka. Sehingga bisa dipungut pajak walaupun kecil ya, tapi kalau banyak sama dengan di Badung ini kan ada 30.000 NPWPD,” kata Satria.
Sementara, Kabid Penagihan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), I Putu Arief Wicaksana Sunarta memaparkan, upaya-upaya yang dilakukan Bapenda dalam optimalisasi pendapatan yakni pendataan melalui TOPD, masif melakukan pemeriksaan pajak serta optimalisasi melalui pemungutan PBB dengan jemput bola.
“Kami di Badung juga memberikan pengurangan 100 persen tanah pertanian, jalur hijau ataupun yg tidak dikomersilkan. Kami di Badung 0 persen, jika sudah dikomersilkan maka akan didata ulang. Kami juga bekerjasama dengan Kejari sebagai upaya optimalisasi dalam tahap penjajakan namun belum sampai ke penindakan,” jelasnya. (r).
