Sekjen ATR/BPN Pudji Prasetijanto Hadi Tekankan Peran Strategis PPNS dalam Penegakan Hukum Administrasi Pertanahan
Jakarta-kabarbalihits
Untuk pertama kalinya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi, mengadakan pertemuan khusus dengan jajaran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Kegiatan bertajuk Pengarahan PPNS Kementerian ATR/BPN tersebut digelar di Jakarta, pada Selasa (21/10/2025).
Dalam arahannya, Pudji menegaskan bahwa keberadaan PPNS memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mendukung pelaksanaan penegakan hukum administrasi di sektor agraria dan tata ruang. Ia menilai, fungsi PPNS tidak hanya terbatas pada penegakan aturan, tetapi juga berperan menjaga integritas dan kredibilitas lembaga.
“Di kesempatan ini saya ingin mengingatkan kembali bahwa Bapak/Ibu PPNS adalah aset Kementerian ATR/BPN yang sangat diperlukan saat ini. Tidak semua pegawai memiliki kemampuan lidik dan sidik seperti Bapak/Ibu. Saya harapkan peran teman-teman PPNS dalam pemeriksaan internal maupun dalam berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH),” ujar Pudji Prasetijanto Hadi.
Ia menekankan bahwa kemampuan investigatif dan analitis yang dimiliki PPNS merupakan kekuatan penting dalam memastikan setiap proses administrasi pertanahan berjalan sesuai ketentuan hukum. Oleh karena itu, sinergi antara PPNS, unit pengawasan internal, dan lembaga penegak hukum eksternal harus terus diperkuat.
Menurut Pudji, penguatan peran PPNS juga sejalan dengan upaya Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas. Ia mendorong agar para PPNS terus meningkatkan kompetensi, memahami regulasi terbaru, serta menegakkan hukum dengan prinsip keadilan dan profesionalitas.
Selain memberikan arahan, pertemuan ini juga menjadi ajang diskusi terbuka antara Sekjen dan para PPNS mengenai berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di lapangan, termasuk koordinasi antarinstansi, penanganan laporan pelanggaran administrasi, dan penguatan kapasitas investigasi.
Pudji berharap, kegiatan seperti ini dapat menjadi agenda rutin sebagai wadah pembinaan, pembaruan informasi hukum, serta penguatan semangat integritas di kalangan PPNS Kementerian ATR/BPN.
“Saya ingin PPNS kita menjadi garda terdepan dalam menjaga marwah lembaga, memastikan setiap proses berjalan transparan, dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Kinerja Bapak/Ibu akan sangat menentukan kepercayaan publik terhadap institusi kita,” pungkasnya.
Melalui pengarahan ini, Kementerian ATR/BPN menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran PPNS sebagai bagian integral dalam pengawasan dan penegakan hukum di bidang agraria dan tata ruang, demi terciptanya tata kelola pertanahan yang tertib, berkeadilan, dan berintegritas tinggi.(r)
