Bawaslu Bali Dorong Literasi Politik dan Pengawasan Partisipatif Pemilu
Badung – kabarbalihits
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Bali, Ketut Ariyani, menegaskan bahwa suksesnya Pemilu dan Pilkada di Bali perlu dimaknai secara kritis. Menurutnya, ada dua tafsir yang bisa muncul dari kondisi tersebut.
“Penyelenggaraan Pemilunya berjalan baik, atau justru masyarakat enggan melapor karena sikap apatis. Ini perlu kita jadikan bahan refleksi untuk ke depan,” ujar Ariyani saat membuka kegiatan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Badung di Hotel Arya Duta, Senin (25/8/2025).
Ia mengakui, secara administrasi Bali berhasil melaksanakan Pemilu dan Pemilihan tanpa adanya gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, kata Ariyani, capaian itu bukan satu-satunya tolok ukur keberhasilan. Partisipasi aktif masyarakat dan kesadaran politik publik menjadi substansi sebuah sistem Demokrasi.
“Bali memang sukses tanpa gugatan di MK. Tapi kita tidak bisa menutup mata terhadap kemungkinan bahwa masyarakat enggan melaporkan pelanggaran yang terjadi,” tegasnya.
Ariyani bahkan menganalogikan pelanggaran Pemilu seperti maling yang tidak akan mencuri di depan polisi. “Begitu juga pelaku pelanggaran, mereka tentu tidak akan berbuat di depan Bawaslu. Karena itu, pengawasan partisipatif harus kita dorong. Masyarakatlah yang berada di lapangan, yang bisa melihat langsung proses terjadinya pelanggaran itu,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya literasi politik sebagai strategi pencegahan pelanggaran. Menurutnya, masyarakat harus memahami bahwa peran mereka tidak berhenti pada saat pencoblosan, melainkan sepanjang tahapan Pemilu. “Kalau masyarakat tidak diberi pemahaman, mereka bisa saja menganggap pelanggaran itu hal biasa. Padahal dampaknya sangat serius terhadap kualitas demokrasi kita,” kata Ariyani.
Selain itu, Ariyani juga mengajak para pemangku kepentingan hingga organisasi mahasiswa untuk berkolaborasi dengan Bawaslu dalam memperkuat pengawasan partisipatif.
“Mari bersama kita tanamkan spirit pengawasan. Demokrasi yang baik bukan hanya tercipta di hari pencoblosan, tetapi juga dari keterlibatan masyarakat di setiap tahapannya. Bentuk paling sederhana adalah keberanian menolak praktik-praktik kecurangan dalam Pemilu,” tutupnya.(r)
