DPRD Badung Mendadak Rapat Terkait Kenaikan PBB Hingga 3500 Persen
Badung-Kabarbalihits
DPRD Kabupaten Badung secara mendadak menggelar rapat kerja setelah muncul lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 3.500 persen. Kenaikan fantastis yang dinilai memberatkan rakyat ini langsung memantik kekhawatiran DPRD, agar Badung tidak terjerumus dalam kegaduhan seperti yang menimpa Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Rapat Kerja Komisi III dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti dengan menghadirkan sejumlah OPD terkait, diantaranya Bapenda, BPKAD, DPMPTSP, DiskopUKMP, serta Bagian Hukum Setda, dan turut dihadiri Sekda Kabupaten Badung IB Surya Suamba, di Ruang Rapat Gosana II Sekretariat DPRD Badung, Selasa (19/8/2025).
Anom Gumanti menyampaikan, rapat secara mendadak ini dilakukan tidak lepas dari isu nasional. Pihaknya mengaku mendapat atensi langsung dari Gubernur Bali Wayan Koster terkait kelonjakan PBB di Badung yang dipandang kurang realistis. Ia juga mendapat laporan dari masyarakat yang telah menerima SPPT terbaru dengan Nilai Jual objek Pajak (NJOP) yang meningkat tajam berdampak pada kenaikan PBB. Kenaikan fantastis tersebut terdapat di 3 Kecamatan wilayah Kuta Utara, Kuta, dan Kuta Selatan.
“jujur saya tahu kondisi Jalan Mataram, Kuta. Itu dulu Gang sekarang statusnya menjadi jalan Kabupaten, NJOP nya sampai Rp 10 miliar. Ini apa yang menjadi dasar pertimbangan?, kalau tidak hati-hati ini akan menjadi seperti Bupati Kabupaten Pati, ini ketakutan kita, mudah-mudahan tidak terjadi,” tegas Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti saat membuka rapat.
Kemudian pada saat melakukan penetapan NJOP, Anom Gumanti menyarankan Bapenda untuk melibatkan Dewan khususnya pada komisi III, terlebih kondisi seluruh wilayah di Badung diketahui masing-masing oleh Dewan terhadap dapilnya, sehingga NJOP dapat disesuaikan.
“mohon maaf saya menilai masih hantam kromo tentang penetapan NJOP nya. Kalau memang boleh terutama di komisi III sebelum menetapkan NJOP boleh diajak dulu bersama-sama,” sarannya.
Mengenai pungutan PBB-P2, kebijakan merujuk pada Perbup Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pengurangan PBB-P2 Berdasarkan Kondisi Tertentu Objek Pajak pada Rumah dan Tanah Pertanian. Sesuai regulasi tersebut, tidak semua bangunan maupun lahan bebas dari PBB-P2. Hanya rumah tinggal dan tanah pertanian rakyat digratiskan.
“pertanian nol pajaknya, perumahan masih nol karena itu menyangkut dengan kebudayaan, kebudayaan hubungannya dengan Pariwisata, kemudian yang dikomersilkan ini yang dikenakan pajak,” jelasnya.
Dari hasil rapat, maka Dewan memberikan rekomendasi kepada Bupati Badung agar meninjau ulang penetapan NJOP yang dinilai sangat tinggi. Sebab saat Dewan menanyakan hal tersebut, Bapenda menjawab tidak mengetahui adanya perumusan melalui undang undang mengenai penetapan nilai NJOP.
Justru Dewan mendapat jawaban bahwa penetapan NJOP ditetapkan berdasarkan presell dari konsultan pajak, setelah dikomunikasikan oleh kepala lingkungan. Sehingga pihaknya menyayangkan adanya penetapan NJOP yang sangat tinggi di beberapa wilayah Badung.
“kenapa dewan tidak dilibatkan pada saat seperti itu, dewan kan memiliki konsetuen juga. Tentu ada beberapa wilayah yang menurut kami sayangkan penetapan NJOP nya terlalu tinggi sampai 3500 persen,” ucapnya.
Ditekankan bahwa opsi menaikkan PBB tidak menjadi satu-satunya cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dewan Badung juga merekomendasikan agar tarif PBB P2 yang semula ditetapkan 23 persen diturunkan menjadi 20 persen.
“pada prinsipnya Dewan berpihak kepada rakyat. Kalau bisa diturunkan sesuai aturan, kenapa tidak? Jangan sampai PBB menjadi momok bagi masyarakat Badung,” pungkasnya.
Masyarakat disarankan untuk menunda pembayaran PBB-P2 hingga rekomendasi Dewan mendapat respon resmi dari eksekutif.
“Kami minta masyarakat bersabar. DPRD sedang memperjuangkan agar kebijakan ini ditinjau ulang, sehingga tidak membebani kemampuan masyarakat,” imbuhnya. (kbh1)
