Bupati Badung Tegaskan Komitmen Tindaklanjuti Pandangan Umum DPRD Terkait APBD 2025 dan KUA-PPAS 2026
Badung – kabarbalihits
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Badung terkait Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026. Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri rapat paripurna bersama seluruh pimpinan DPRD dan perangkat daerah, Rabu (13/8/2025).
Bupati Arnawa menyampaikan bahwa pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, termasuk Gerindra, PDI Perjuangan, dan Golkar, sejalan dengan fokus pemerintah daerah dalam berbagai bidang strategis, seperti infrastruktur, penanganan sampah, penyediaan air bersih, dan pencapaian target-target yang tertuang dalam rancangan perubahan APBD 2025 dan KUA-PPAS 2026.
“Kami sangat mengapresiasi langkah teman-teman fraksi yang selaras dengan pemikiran eksekutif, terutama dalam menyikapi isu strategis yang berkembang di Badung maupun provinsi Bali,” ujar Bupati Arnawa.
Terkait isu pengelolaan sampah, Bupati Arnawa menekankan upaya percepatan penanganan melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali dan Kota Denpasar. Salah satu langkah yang ditempuh adalah pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berbasis insinerator berkapasitas tinggi, termasuk pemanfaatan lahan seluas enam hektare untuk teknologi pengolahan modern. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara kesiapan mesin dan kualitas SDM agar pengolahan sampah berjalan optimal.
“Tidak cukup hanya membeli mesin, SDM juga harus mampu mengoperasikan dan mengelola pengolahan sampah, mulai dari volume sampah yang bisa diolah hingga jadwal operasional mesin,” jelas Bupati Arnawa.
Selain itu, Bupati menekankan pengaturan sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Koordinasi dengan Satpol PP dan pihak terkait akan dilakukan untuk memastikan penegakan hukum berjalan, sambil tetap mendorong edukasi dan partisipasi masyarakat.
Bupati Arnawa juga menyoroti pengelolaan pendapatan daerah dan pembangunan infrastruktur, termasuk proyek strategis pasca-pandemi. Ia memastikan setiap pembangunan yang terindikasi melanggar aturan akan dikaji terlebih dahulu oleh tim terkait, dengan prioritas mencari solusi terbaik tanpa merugikan masyarakat.
“Fokus kami bukan hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga pada transparansi, akuntabilitas, dan manfaat langsung bagi masyarakat. Semua proyek akan dievaluasi secara menyeluruh,” tambahnya.
Bupati Badung menegaskan bahwa pemerintah daerah akan bekerja secara maksimal untuk memastikan setiap program dan anggaran berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Badung. (kbh5)
