Pagu Indikatif ATR/BPN 2026 Capai Rp7,78 Triliun, Menteri Nusron: Fokus Sempurnakan Layanan Pertanahan Berbasis Risiko
Jakarta-kabarbalihits
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah ditetapkan menerima pagu indikatif sebesar Rp7,78 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 Rabu, 9 Juli 2025. Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan, sebagai bagian dari penyusunan rencana anggaran kementerian dan lembaga untuk tahun mendatang.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa alokasi anggaran tersebut akan difokuskan untuk menyempurnakan berbagai layanan pertanahan, baik dari sisi teknis, administratif, hingga penguatan sistem tata kelola berbasis manajemen risiko.
“Bapak/Ibu sekalian, dana yang disetujui ini akan kami gunakan dengan penuh tanggung jawab agar pelayanan kita semakin akurat, prudent, dan akuntabel,” ujar Menteri Nusron saat Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RIdi Gedung MPR/DPR RI, Jakarta.
Ia menambahkan bahwa pengelolaan anggaran akan dilakukan secara transparan dan terukur, sejalan dengan prinsip reformasi birokrasi yang tengah digencarkan pemerintah, khususnya dalam sektor agraria dan pertanahan. Fokus utama dalam penggunaan dana ini mencakup peningkatan kualitas layanan sertipikasi tanah, pemetaan wilayah, percepatan reforma agraria, serta digitalisasi sistem pertanahan nasional.
Dengan pagu indikatif tersebut, ATR/BPN juga akan memperkuat kapasitas internal melalui pelatihan SDM, peningkatan infrastruktur layanan berbasis teknologi informasi, serta penataan ulang kawasan berbasis rencana tata ruang yang adaptif terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan pembangunan.
“Kami akan pastikan setiap rupiah digunakan untuk memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam menjamin kepastian hukum atas tanah dan ruang,” tegas Nusron.
Langkah ini juga menjadi penegasan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mendukung target pembangunan nasional, termasuk pengurangan konflik agraria, penyediaan lahan untuk investasi dan infrastruktur strategis, serta percepatan pelayanan pertanahan untuk masyarakat umum.
Dengan penganggaran yang tepat sasaran, Menteri Nusron berharap kepercayaan publik terhadap layanan pertanahan terus meningkat dan reformasi agraria dapat diwujudkan secara menyeluruh. Pemerintah pun optimistis bahwa ATR/BPN akan mampu menjalankan mandat anggaran 2026 dengan penuh integritas dan profesionalisme.(r)
