Fraksi Gerindra Soroti Realisasi Anggaran Defisit Hingga SILPA Anggaran
Badung -kabarbalihits
Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Badung menyampaikan pandangan umum secara konstruktif dan objektif terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Pandangan umum tersebut dibacakan oleh Ida Bagus Gede Putra Manubawa, S.E., dalam Rapat Paripurna Pertama Masa Sidang Ketiga DPRD Badung Tahun 2025 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana, Selasa (8/7/2025).
Fraksi Gerindra mengawali penyampaiannya dengan mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Badung selama tahun anggaran 2024, meskipun berbagai tantangan turut dihadapi. “Kami melihat berbagai capaian positif yang telah diraih, namun demikian, Fraksi Partai Gerindra tetap memberikan sejumlah catatan, rekomendasi, serta harapan yang perlu menjadi perhatian bersama,” ujar Putra Manubawa.
Fraksi Gerindra mencermati ketidaksesuaian antara realisasi anggaran dengan perencanaan yang hanya mencapai kisaran 73-75 persen. Meskipun masih dalam batas wajar, pihaknya menyoroti adanya defisit anggaran sebesar Rp362 miliar dan SILPA yang tercatat lebih dari Rp381 miliar. “Rekomendasi kami adalah perlunya evaluasi mendalam serta penekanan terhadap transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan menghindari penggunaan anggaran yang tidak efektif,” tegasnya.
Fraksi Gerindra menekankan agar pendapatan dari sektor pariwisata dikembalikan secara proporsional untuk pembangunan destinasi wisata. Penguatan dilakukan dalam lima aspek: infrastruktur kelas dunia, keamanan destinasi (termasuk reaktivasi Tourism Police), pelayanan dan peningkatan kapasitas SDM masyarakat, kebersihan lingkungan, dan promosi pariwisata berkelanjutan baik digital maupun konvensional.
Dalam catatannya, Fraksi Gerindra meminta pemerintah fokus menyelesaikan enam persoalan klasik yang hingga kini belum tertangani optimal seperti, Pengelolaan Sampah yakni Mendesak pembangunan TPA mandiri dan optimalisasi TPS3R di desa/kelurahan, menyusul penutupan TPA Sarbagita Suwung. Kemacetan, Diperlukan cetak biru lalu lintas, rekayasa, dan opsi pembangunan underpass, flyover, serta jalan ring road di Pantai Barat Tanjung Benoa. Jaringan Utilitas Semrawut, usulan percepatan pembangunan Jaringan Utilitas Terpadu di bawah tanah (JUTD) di seluruh wilayah Badung.
Transportasi Tak Tertata. Mendorong pengaturan sistem transportasi yang efisien, termasuk pengendalian kendaraan berbasis aplikasi dan luar daerah. Proyek LRT Mangkrak. Mendesak Pemerintah Daerah melakukan koordinasi aktif dengan pemerintah pusat terkait LRT Bandara – Central Parkir Kuta yang belum berjalan sejak groundbreaking 4 September 2024. Penerangan Jalan. Banyak titik masih gelap, termasuk Jalan Dewi Sri 8. Fraksi Gerindra juga mendorong lampu jalan estetis sebagai bagian dari identitas visual kawasan. Selain itu, akses air bersih dari PDAM di Badung Selatan juga menjadi sorotan, mengingat masih banyak wilayah yang belum mendapat pelayanan maksimal.
Fraksi Gerindra juga menyampaikan dukungan atas inovasi “Kontak Bupati”, kanal aduan publik berbasis media sosial yang diharapkan menjadi emergency response system dalam merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat. Tak hanya itu, pihaknya juga menyampaikan dukungan atas pelaksanaan Karya Mapadudusan Agung Menawa Ratna Mapaselang di Pura Lingga Bhuwana yang puncaknya berlangsung 10 Juli 2025 mendatang. “Kami mendukung penuh kegiatan ini sebagai wujud syukur dan persembahan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, memohon keselamatan serta kesejahteraan bagi masyarakat dan lingkungan pemerintahan Kabupaten Badung,” ujar Putra Manubawa. (r).
