Dukung Pembangunan UPTD RPH Mambal, Kantah Badung Hadiri Rapat Musyawarah Pengadaan Tanah
Badung – kabarbalihits
Dalam rangka mendukung proses pengadaan tanah untuk pembangunan Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan (UPTD RPH) Mambal, Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Badung turut menghadiri rapat musyawarah yang digelar pada Kamis, 26 Juni 2025.
Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Dewi Gangga, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung, dan menjadi bagian dari tahapan awal dalam proses pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk menyatukan pandangan dan memastikan seluruh proses berlangsung dengan prinsip kehati-hatian serta partisipatif.
Kehadiran Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantah Badung menunjukkan komitmen BPN dalam mendukung agenda pembangunan daerah, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan pertanahan secara tertib dan berkeadilan. Dalam forum tersebut, berbagai hal teknis dan administratif turut dibahas untuk menyelaraskan kebutuhan lahan dengan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Badung.
“Musyawarah ini merupakan ruang diskusi awal yang sangat penting. Kami ingin memastikan seluruh proses berjalan sesuai regulasi serta melibatkan semua pihak terkait, agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” ujar perwakilan dari Kantah Badung.
Selain tim dari Kantor Pertanahan, rapat juga dihadiri oleh jajaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung selaku instansi pengusul pembangunan, serta perwakilan dari sejumlah perangkat daerah lain yang memiliki keterkaitan dengan proyek ini. Suasana musyawarah berlangsung konstruktif dengan saling memberikan masukan demi kelancaran tahapan pengadaan.
Rencana pembangunan Kantor UPTD RPH Mambal dinilai strategis dalam mendukung sektor pertanian dan peternakan di Kabupaten Badung. Oleh karena itu, proses pengadaan tanah sebagai bagian dari realisasi program pembangunan infrastruktur publik ini dipastikan harus berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai prosedur.
Dengan dilaksanakannya rapat musyawarah ini, diharapkan seluruh tahapan pengadaan tanah dapat terencana dengan baik, menghindari potensi sengketa di kemudian hari, serta mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan yang berlandaskan prinsip tata kelola yang baik. (r)
