Kementerian ATR/BPN Targetkan Penyusunan Renstra 2025–2029 Rampung Juli 2025
Jakarta-kabarbalihits
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah memacu penyusunan Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) tentang Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 yang ditargetkan selesai pada Juli 2025. Proses penyusunan dokumen strategis ini menjadi prioritas utama dalam memastikan arah kebijakan Kementerian ATR/BPN sejalan dengan agenda pembangunan nasional lima tahun ke depan.
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menekankan pentingnya kerja kolaboratif dan fokus lintas unit kerja dalam menuntaskan regulasi ini. Hal tersebut ia sampaikan saat membuka rapat koordinasi internal yang digelar di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, pada Kamis (19/06/2025).
“Ini tugas kita bersama, mari kita fokus selesaikan bersama pula. Jangan sampai kita salah persepsi terkait apa yang harus kita laksanakan ke depan karena kita juga dikejar waktu,” tegas Pudji di hadapan jajaran pimpinan dan perwakilan unit kerja Kementerian.
Rapermen Renstra 2025–2029 akan menjadi dokumen arah kebijakan dan strategi pembangunan sektor agraria dan penataan ruang dalam lima tahun ke depan. Dalam konteks reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja kelembagaan, dokumen ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi pedoman pelaksanaan program prioritas nasional di sektor pertanahan.
Kementerian ATR/BPN sendiri telah mencanangkan sejumlah prioritas strategis yang akan diakomodasi dalam Renstra, antara lain:
- percepatan reforma agraria,
- digitalisasi layanan pertanahan,
- penyelesaian konflik agraria,
- penguatan kebijakan tata ruang nasional dan daerah,
- serta kolaborasi kelembagaan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur.
Sekjen Pudji juga menekankan bahwa penyusunan Renstra harus mengedepankan prinsip sinkronisasi lintas sektor dan keberlanjutan kebijakan, agar sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan arahan Presiden Republik Indonesia.
“Kita harus pastikan bahwa Renstra ini bukan hanya milik satu unit, tapi hasil gotong royong seluruh unsur di Kementerian ATR/BPN, yang nantinya akan menjadi kompas bersama untuk melangkah lima tahun ke depan,” ujarnya.
Pudji juga meminta agar seluruh tim penyusun aktif mengevaluasi capaian program selama periode 2020–2024 sebagai dasar penyempurnaan strategi berikutnya. Selain itu, ia berharap proses konsultasi publik dan harmonisasi antar pemangku kepentingan dapat dilakukan tepat waktu dan substansial.
Dalam rapat tersebut, Pudji mengingatkan bahwa target penyelesaian pada Juli 2025 harus dijadikan prioritas utama. Keterlambatan dalam penyusunan Renstra berisiko pada hambatan dalam pelaksanaan program kerja tahun pertama pemerintahan mendatang.
“Jangan sampai Renstra ini hanya jadi tumpukan dokumen. Ini harus menjadi pegangan nyata yang hidup di lapangan, dijalankan oleh seluruh jajaran, dari pusat sampai ke daerah,” pungkasnya.
Dengan dorongan tersebut, diharapkan penyusunan Renstra ATR/BPN 2025–2029 dapat rampung sesuai waktu dan memberikan arah kebijakan yang kuat dan responsif terhadap tantangan agraria dan tata ruang nasional.(r)
