Setiap Desa di Jembrana Akan Punya Klinik, Tanpa Bebani APBD
Jembrana-kabarbalihits
Dalam upaya memperkuat layanan kesehatan dasar yang terjangkau dan merata di seluruh wilayah Jembrana, Staf Khusus Bupati Jembrana, Prof. Drg. I Gede Winasa, mengungkapkan bahwa setiap desa di Kabupaten Jembrana akan segera memiliki klinik kesehatan. Program ini akan menjadi bagian dari transformasi sistem pelayanan kesehatan daerah yang terintegrasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
“Setiap desa akan kita bangun klinik. Klinik ini bisa kita sebut “Klinik Nangun Sat Kerthi” dan operasionalnya akan berjalan sepenuhnya bekerja sama dengan BPJS. Jadi tidak lagi membebani APBD,” ungkap Prof. Winasa.
Ia menjelaskan, selama ini Pemkab Jembrana masih mengeluarkan anggaran besar untuk operasional 10 puskesmas yang tersebar di seluruh kabupaten. Nilainya mencapai sekitar Rp.29 miliar per tahun. Karena itu, dibutuhkan model baru yang lebih efisien namun tetap menjangkau masyarakat luas.
“Kita harus ubah cara pandang. Kalau di puskesmas kapitasi BPJS itu rata-rata hanya sekitar Rp. 7 ribu, sedangkan di klinik bisa mencapai Rp. 12 ribu. Ini peluang yang harus dimanfaatkan. Puskesmas yang ada sekarang, terutama di desa-desa, akan kita aktifkan kembali dan alihkan fungsinya sebagai klinik,” paparnya.
Klinik “Nangun Sat Kerthi” ini akan dikelola di bawah koperasi yang bernama Koperasi Merah Putih. Selain klinik, di desa juga akan dibangun apotek sebagai bagian dari sistem layanan kesehatan terpadu. Dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), program ini juga diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal secara signifikan. “Kita perkirakan bisa menyerap hingga 600 tenaga kesehatan. Di setiap klinik nanti akan ada 8 tenaga kerja, terdiri dari dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat, dan tenaga administrasi,” kata Winasa.
Sebagai perbandingan, ia menyoroti kondisi Puskesmas di Yeh Kuning. Di sana, saat ini terdapat 89 pegawai dengan penghasilan rawat inap hanya sekitar Rp.20 juta per bulan. Sementara biaya operasional dan gaji ditopang penuh oleh APBD.
“Coba dihitung, itu tidak efisien. Kita perlu pembatasan tenaga kerja di puskesmas menjadi maksimal 22 orang, sementara klinik cukup 8 orang. Efisiensi ini akan mengurangi beban anggaran, karena pembiayaan klinik dilakukan lewat sistem kapitasi kunjungan BPJS yang bisa mencapai 780 ribu kunjungan per tahun,” jelasnya.
Dengan sistem ini, Pemkab Jembrana tidak perlu lagi mengeluarkan anggaran besar dari APBD, karena seluruh biaya layanan dibayar langsung oleh BPJS. “Inilah bentuk inovasi pelayanan publik berbasis kolaborasi dan efisiensi anggaran,” tegasnya.
Langkah ambisius ini menjadi bagian dari visi besar Jembrana untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat tanpa membebani keuangan daerah. Jika berhasil, Jembrana akan menjadi salah satu kabupaten pertama di Indonesia yang memiliki klinik di setiap desa yang sepenuhnya mandiri secara pembiayaan dan terintegrasi dalam sistem jaminan sosial nasional. (kbh2)
