Made Wijaya Dorong Jalan Lingkar Tanjung Benoa Masuk dalam RPJMD 2025–2029
Badung – kabarbalihits
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Badung, Made Wijaya, menegaskan pentingnya memasukkan program pembangunan Jalan Lingkar Tanjung Benoa ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung 2025–2029. Hal ini disampaikan saat Rapat Kerja Gabungan Komisi DPRD Badung bersama pihak eksekutif, yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung, Ida Bagus Surya Suamba, di Ruang Madya Gosana, Lantai III Kantor Sekretariat DPRD Badung, Selasa (27/5).
Made Wijaya menilai, proyek Jalan Lingkar Tanjung Benoa merupakan solusi konkret atas kemacetan yang kerap terjadi di kawasan wisata tersebut, yang selama ini menjadi penyumbang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Hotel dan Restoran (PHR). Ia menekankan, jika program tersebut tidak dimasukkan dalam dokumen RPJMD, maka akan sulit untuk direalisasikan di masa mendatang.
“Jalan Lingkar Tanjung Benoa adalah tanah kelahiran saya. Saya sebagai Wakil DPRD Badung yang nanti ikut menandatangani anggaran Rp 14 triliun, tentu merasa miris jika proyek strategis seperti ini tidak tertuang dalam RPJMD,” tegasnya.
Ia pun meminta kepada jajaran eksekutif agar program tersebut dicantumkan kembali dalam RPJMD 2025–2029, mengingat skala prioritas yang tinggi terhadap kebutuhan infrastruktur di wilayah pariwisata tersebut. Menurutnya, jalur yang direncanakan tidak memerlukan pembebasan lahan karena akan memanfaatkan jalur Pantai Barat dengan dukungan kerja sama dari Tahura dan Pemerintah Provinsi Bali.
Terkait Pulau Pudut yang mengalami abrasi, Made Wijaya menilai tidak perlu ada alokasi anggaran dari Kabupaten Badung, karena pihak Desa Adat setempat telah mengupayakan bantuan dari pemerintah pusat. Ia mengingatkan, pembangunan wilayah pesisir merupakan kewenangan kementerian terkait, sehingga sebaiknya Badung fokus pada prioritas lain.
“Dulu pak Sekda ketika menjabat Kadis PUPR sudah beberapa kali menyusun usulan DID. Jadi saya kira untuk Pulau Pudut, cukup pusat yang mengatasi. Kita lebih baik fokus pada hal-hal yang sepenuhnya berada dalam kewenangan daerah,” jelasnya.
Made Wijaya juga menyoroti kondisi Jalan eks Belok Sidan yang saat ini kurang mendapat perhatian, padahal sebelumnya jalur ini menjadi akses utama sebelum adanya Jembatan Tukad Bangkung. Ia meminta agar Pemerintah Kabupaten melalui BPKAD meninjau kembali status dan pengelolaan jalan tersebut.
“Saya titipkan kepada rekan-rekan dari Badung Utara, terutama perwakilan seperti Pak Jik Lanang, agar Jalan Belok Sidan dijaga dan dirawat. Meskipun ada ketidakjelasan soal kewenangan, saya harap ini bisa masuk sebagai tanggung jawab Kabupaten,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Made Wijaya juga mengapresiasi kinerja Rumah Sakit Mangusada yang telah memberikan layanan maksimal kepada masyarakat Badung dan Tabanan, khususnya wilayah Badung Utara dan Tengah. Ia berharap Rumah Sakit Udayana yang berada di wilayah selatan juga dapat dimaksimalkan perannya.
“Rumah Sakit Udayana sangat strategis dan sudah bekerja sama dengan berbagai pihak. Saya harap bisa ditingkatkan agar dapat menjadi pilihan utama bagi masyarakat Kuta Selatan dan Kuta Tengah, minimal setara dengan layanan RS Mangusada,” pungkasnya. (kbh5)
