Sekretariat DPRD Badung Studi Banding ke DPRD DKI Jakarta Bahas Kerjasama Media dan Inovasi Transportasi ASN
Jakarta-kabarbalihits
Setelah melaksanakan kunjungan ke Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) pada Selasa lalu, rombongan Sekretariat DPRD Kabupaten Badung bersama sejumlah awak media kembali melanjutkan kegiatan Kunjungan Kerja (Kunker) sekaligus Studi Banding ke DPRD Provinsi DKI Jakarta, Rabu (7/5).
Kunjungan ini bertujuan mempelajari berbagai inovasi yang diterapkan DPRD DKI Jakarta, khususnya terkait pola kerjasama dengan media massa. Rombongan dipimpin oleh Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Drs. Putu Ngurah Thomas Yuniarta, M.Si, didampingi oleh JF. Pranata Humas Ida Bagus Putra Mas Siangan, S.Ag, sejumlah staf sekretariat, serta melibatkan 22 perwakilan media online yang telah menjalin kemitraan dengan DPRD Badung.
Rombongan disambut langsung oleh Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Bun Joi Phiau, yang membidangi urusan pembangunan dan infrastruktur.
Dalam sambutannya, Thomas Yuniarta menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari DPRD DKI Jakarta. Ia menilai kunjungan ini merupakan langkah penting dalam memperluas wawasan dan meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan DPRD Badung, termasuk dalam membangun sinergi yang lebih baik dengan media massa.
“Sebelum ke sini, kami telah melakukan pendaftaran secara daring sesuai prosedur yang berlaku. Ini menjadi contoh penerapan SOP yang baik, dan mudah-mudahan bisa kami terapkan di Badung,” ujar Thomas.
Salah satu hal menarik yang menjadi perhatian rombongan dalam studi banding tersebut adalah kebijakan transportasi ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Disebutkan bahwa setiap hari Rabu, ASN dan anggota DPRD DKI diwajibkan menggunakan transportasi umum dan dilarang menggunakan kendaraan pribadi.
Menurut Thomas, kebijakan tersebut sangat inspiratif dan relevan untuk diterapkan di Badung, terutama mengingat tingginya volume kendaraan yang kerap menyebabkan kemacetan di sejumlah titik.
“Kalau ini bisa diterapkan, tentu luar biasa. Di kawasan tertentu seperti areal Puspem Badung, kemacetan sudah cukup parah. Bila ASN bisa diarahkan menggunakan angkutan umum, akan sangat membantu kelancaran lalu lintas,” jelasnya.
Ia juga mengusulkan agar rencana tersebut dikaji secara teknis oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Badung sebagai leading sector, dengan dukungan dari Satpol PP, Polres Badung, dan Polresta Denpasar. Menurutnya, kebijakan ini bisa dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur (Pergub) agar memiliki dasar hukum yang kuat.
Untuk mendukung implementasinya, Thomas menyarankan penyediaan fasilitas penunjang seperti halte tambahan dan mobil pengumpan di daerah strategis, termasuk dari kawasan Kwanji dan Dalung menuju Puspem Badung.
“Halte di depan Puspem hanya satu. Kalau bisa ada halte yang masuk lebih dekat ke area kantor seperti di depan Pura Lingga Bhuwana, akan sangat mempermudah akses pegawai. Pulangnya pun harus diatur agar tidak menimbulkan kemacetan baru,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan media online yang juga Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Badung, Nyoman Sarmawa, turut mengapresiasi kegiatan ini. Ia menyampaikan terima kasih atas sambutan dari DPRD DKI Jakarta dan berharap pengalaman ini dapat memperkuat hubungan media dengan lembaga legislatif.
“Kami melibatkan 22 media online yang selama ini telah bekerja sama dengan DPRD Badung. Studi banding ini membuka wawasan baru tentang tata kelola hubungan media dan DPRD yang bisa kami terapkan di daerah,” ungkap Sarmawa.
Kunjungan ini diharapkan menjadi awal dari inovasi kelembagaan di Badung, baik dalam hal transparansi informasi publik maupun penataan sistem transportasi yang lebih ramah lingkungan dan efisien. (kbh2)
