Menteri Nusron Nyatakan 796 Titik Pelanggaran Tata Ruang di Jabodetabek-Punjur yang Picu Banjir
Jakarta-kabarbalihits
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kembali menggelar rapat penanganan banjir di kawasan Jabodetabek-Punjur. Rapat yang berlangsung di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (21/3), turut dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Banten.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengungkapkan adanya 796 titik pelanggaran tata ruang yang berkontribusi terhadap banjir di wilayah Jabodetabek-Punjur.
“Setelah kami cek sesuai Perpres Nomor 60 Tahun 2020 dan implementasi di lapangan, ditemukan sekitar 796 pelanggaran tata ruang. Ini menjadi salah satu penyebab utama banjir,” kata Nusron Wahid.
Nusron menjelaskan bahwa pelanggaran yang ditemukan umumnya berupa alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang. Kawasan yang sebelumnya berfungsi sebagai hutan atau perkebunan, kini banyak berubah menjadi perumahan atau area komersial.
“Tahun ini kami menargetkan penyelesaian penanganan pelanggaran tata ruang. Bagi bangunan yang tidak memiliki alas hak, kami akan menggunakan pendekatan kemanusiaan. Namun, bagi yang memiliki sertifikat, akan dilakukan verifikasi mendalam,” jelas Nusron.
Jika dalam proses verifikasi ditemukan sertifikat yang diterbitkan secara tidak sesuai prosedur, pemerintah akan meminta pemilik lahan untuk secara sukarela membatalkan sertifikatnya. Namun, jika sertifikat dinyatakan sah, langkah pengadaan tanah akan menjadi opsi berikutnya.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyebut rapat ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menangani banjir di Jabodetabek-Punjur. Sebelumnya, pihaknya juga telah berdiskusi dengan Pemerintah Provinsi Jakarta dan Jawa Barat.
“Setelah Idul Fitri, kami akan mengadakan rapat teknis bersama seluruh pemangku kepentingan untuk membahas langkah-langkah konkret dalam menyelesaikan permasalahan banjir,” kata Dody.
Selain pelanggaran tata ruang, fenomena hilangnya 32 situ di Jabodetabek turut menjadi sorotan. Menteri Dody mengungkapkan bahwa temuan ini berasal dari perbandingan citra Google Maps beberapa tahun lalu dengan versi terbaru.
“Ada perbedaan signifikan yang menunjukkan sejumlah situ menghilang. Sebagian besar disebabkan oleh sedimentasi, namun ada juga yang telah beralih fungsi menjadi perumahan,” ujar Dody.
Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian PU berencana berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dan pihak terkait guna memulihkan situ yang hilang. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penampungan air dan mengurangi risiko banjir.
“Kami akan berupaya memulihkan situ yang masih memungkinkan untuk dikembalikan ke fungsi awalnya sebagai penampung air,” pungkas Dody. (r)
