Menteri ATR/BPN Gelar Rapat ILASPP, Bahas Penanganan Tumpang Tindih Lahan
Jakarta-kabarbalihits
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memimpin rapat pelaksanaan Integrated Land Administration and Spatial Planning Program (ILASPP) di Jakarta Selatan, Rabu (5/2). Rapat ini membahas berbagai permasalahan pertanahan, termasuk tumpang tindih lahan yang masih terjadi di berbagai daerah.
“Semula, program ini hanya melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk batas desa dan Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam kebijakan one map policy,” ujar Nusron Wahid kepada wartawan.
Namun, untuk penyempurnaan program, keterlibatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Transmigrasi dinilai penting. Nusron menjelaskan bahwa banyak lahan hutan, perkebunan, transmigrasi, hingga perumahan yang mengalami tumpang tindih.
Sejumlah pejabat tinggi hadir dalam rapat tersebut, di antaranya Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, serta Sekretaris Utama BIG Belinda Arunawati.
Dalam paparannya, Nusron mencontohkan kasus tumpang tindih lahan sawit dengan kawasan hutan dan lahan transmigrasi. Ia menyebut sekitar 3,7 juta hektare lahan mengalami tumpang tindih antara hutan dan kelapa sawit akibat kurangnya integrasi sistem dan data di masa lalu.
“Supaya kejadian ini tidak terulang di masa mendatang, kita lakukan integrasi sistem dan pemetaan lebih spesifik, mulai dari batas hutan, kawasan transmigrasi, desa, hingga wilayah pesisir,” jelasnya.
Program ILASPP akan menggunakan dana hibah dari Bank Dunia sebesar USD 653 juta. Dari jumlah tersebut, BIG mendapat alokasi USD 292 juta, sementara Kementerian ATR/BPN menerima USD 340 juta. Nusron juga menyebut bahwa KLHK dan Kementerian Transmigrasi sedang menyusun alokasi pendanaan masing-masing.
Dalam kesempatan yang sama, para menteri dan kepala lembaga terkait menandatangani nota kesepahaman terkait integrasi administrasi lahan dan tata ruang. Nusron menegaskan pentingnya pembentukan tim bersama untuk pemetaan lahan secara komprehensif.
“Tim ini terdiri atas ATR/BPN, KLHK, BIG, Kemendagri, dan Kementerian Transmigrasi untuk memastikan ke depan tidak ada lagi kasus tumpang tindih lahan yang terus berulang,” pungkasnya.(r)
